Penggerebekan Narkoba oleh TNI, Melanggar Aturan Hukum atau Tidak?

Contoh ini menunjukkan pentingnya prinsip pemisahan kekuasaan. Prinsip ini menjaga stabilitas hukum suatu negara. Jika lembaga negara tidak mematuhi batas kewenangannya, kerancuan akan terjadi. 

Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum yang merugikan semua pihak. Untuk menjaga integritas sistem hukum Indonesia, perlu kejelasan kewenangan antar lembaga. 

Selain itu, koordinasi yang lebih baik antar lembaga juga penting. Ada kepastian yang dihasilkan agar tiap lembaga bekerja sesuai hukum. Pada akhirnya, hal ini akan memberikan keadilan bagi seluruh warga negara.

***

Referensi:

• Kompas.com. (2025, Mei 8). TNI gerebek kasus narkoba di Bima, Komisi I DPR sifatnya mendukung. https: //nasional.kompas.com/read/2025/05/08/07013051/tni-gerebek-kasus-narkoba-di-bima-komisi-i-dpr-sifatnya-mendukung
• Hukum Online. (2025, Mei 8). Makna trias politica dan penerapannya di Indonesia. https: //www.hukumonline.com/klinik/a/trias-politica-di-indonesia-lt623c3bc471c1e/
• Tempo.co. (2025, Mei 8). Jika tentara jadi polisi penyidik narkoba. https: //www.tempo.co/politik/ketika-tentara-jadi-polisi-narkoba-1366125
• Sinar Harapan. (2025, Mei 8). Hendardi: TNI tak berwenang lakukan penegakan hukum pemberantasan narkoba. https: //www.sinarharapan.net/hendardi-tni-tak-berwenang-lakukan-penegakan-hukum-pemberantasan-narkoba/
• Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. (2025, Mei 8). TNI gerebek pengedar narkoba, apakah sesuai KUHAP dan UU TNI? https: //fahum.umsu.ac.id/info/tni-gerebek-pengedar-narkoba-apakah-sesuai-kuhap-dan-uu-tni/