Menurut Kementerian Keuangan (2025), baru 12% jalan yang dibangun. Itu artinya, masih banyak desa yang terisolasi. Susah dijangkau, nggak ada jalan bagus.
Barang jadi mahal. Bangun fasilitas juga susah karena logistik sulit masuk. Yang bikin unik, Papua malah punya kepadatan penduduk desa tertinggi di Indonesia, 1.306 jiwa/km.
Kedengaran ramai. Tapi karena tempat tinggal mereka terpencar dan sulit dijangkau, layanan tetap minim. Akhirnya, Dana Desa di Papua sering dipakai untuk hal darurat. Bukan untuk bangun jangka panjang.
Ketika Dana Tak Cukup, SDM dan Tata Kelola yang Tertatih
Masalahnya bukan cuma di jalan dan alam. Kita juga harus bicara soal sumber daya manusia.Â
Mengelola Dana Desa itu nggak sekadar punya uang. Harus ada orang yang bisa menyusun anggaran. Bikin laporan pertanggungjawaban. Dan mengelola proyek dengan transparan.Â
Di Papua, sayangnya, hanya 15% aparatur desa yang terlatih dalam perencanaan anggaran (Kompas, 2024).
Bayangin, dari 100 kepala desa, cuma 15 yang ngerti cara menyusun rencana keuangan dengan baik. Sisanya? Bingung, takut salah, atau bahkan menyerah.Â
Ujung-ujungnya, program pembangunan pun nggak jalan. Dan yang menyedihkan, Kementerian Keuangan juga mencatat bahwa 30% desa di Papua terlambat menyusun laporan pertanggungjawaban, yang bikin pencairan dana tahap berikutnya tertunda.
Ini kayak efek domino. Kurang SDM program nggak jalan laporan telat dana tertahan masyarakat tetap terpinggirkan.
RPJMN 2025-2029: Jalan Panjang Menuju Perubahan
Pemerintah sadar akan semua masalah ini dan mulai ambil langkah.Â
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, disiapkan anggaran Dana Desa sebesar Rp71 triliun, dengan fokus khusus untuk wilayah Papua.Â
