"Politik Jatah Preman", Sebuah Ulasan

Lebih menjanjikan bahwa seperti halnya ormas telah merambah dunia bisnis dan sudah tentu dengan sistem waralaba, dengan deal-deal yang telah disepakati sedemikian rupa, maka ormas berevolusi menjadi ladang bisnis. Siapa yang bisa menafikan bahwa seperti halnya pasar, seperti pada umumnya, telah juga sambangi oleh ormas dengan dalih pengamanan. 

Dan jika menelisik hal itu pada terminologi sejarah, maka jelas, vrijman ialah bahasa yang di impor Belanda pada saat itu, kemudian direduksi sedemikian rupa menjadi kata 'preman, yang berarti orang merdeka. Kemudian, dari sisi istilah mafhum yang sering kita temui ialah kata semacam Jago, Lenggaong, Jayabaya, Blater, Warok, Pawera, Jawara serta sinonim semacamnya yang sudah barang tentu setiap daerah memiliki penamaan yang berbeda-beda. Seperti halnya ormas, vigilante, milisi atau geng sekalipun telah memiliki kendali dalam setiap sirkuit sejarah. Dan yang subur dalam merawat hal ini adalah era-Orba.

Negara dalam konteks ini sudah menjadi hal yang lumrah saat menggunakan tindakan represif  sebagai alat dalam menstabilkan kondisi sebuah negara -- saat kekacauan. Bukan hanya emosi yang berhasil tersulut dalam setiap individunya, akan tetapi lebih bertendensi terhadap kata 'pengamanan' itu sendiri, maka siapapun bisa menggunakan tangan besi dalam mengamankan sesuatu yang dimiliki oleh seseorang. 

Sehingga Ian Douglas mengatakan, perbedaan antara 'tentara' dan 'preman' di Indonesia memang tidak selalu jelas. Idelanya, bila melihat ormas dengan berbagai slogannya, maka yang terbayang dalam benak kita ialah, sikap jiwa sosial yang santun, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Akan tetapi kontras dalam fakta lapangan adalah menjadi 'pasar', ormas menjelma menjadi alat pengaman, siapapun yang membutuhkan.  

Dan preman dalam hal ini mengerucut dalam suatu attitude yang memang represif. Jasa kekerasan dalam skema perkotaan begitu menggiurkan, sebab tingginya angka kriminalitas, apalagi jika bukan untung perlindungan, bagi sebuah aset atau sebuah wilayah pasar, misalnya.  Seperti halnya FBR yang juga telah menjadikan etnis sebagai alat pemersatu dalam wadahnya bersaing dengan ormas-ormas lain dalam perebutan teritori hingga perebutan 'job' dari elite politik yang hendak menggunakan jasanya.

Satu pendapat dari Rozaki menyatakan bahwa kekerasan non-negara di Indonesia terus terjadi bukan karena negara dengan sengaja melakukan pembiaran, tetapi karena kenyataan bahwa elite-elite politik dan ekonomi mengandalkan kekerasan itu untuk mengkonsolidasi kekuasaan dan kepentingan mereka sendiri. 

Alhasil, preman dan mafia selalu dijadikan alat oleh elite politik itu sendiri, baik melalui sayap partai maupun gerakan yang disokong oleh partai itu sendiri, dan bukan hal baru apabila kekerasan serta koersi menjadi langkah jitu dalam setiap agitasinya -- terlebih saat musim pemilu. Konon, Max Weber juga berpendapat mengenai hal ini, bahwa; monopoli teritorial atas penggunaan kekuatan fisik secara absah, merupakan ciri penentu negara modern. 

Terakhir, bahwa pemilik jasa kekerasan dalam realitasnya telah juga berdekap mesra dengan polisi, korporasi bahkan instansi pemerintahan. Dan pada akhirnya gelombang kekerasan adalah monopoli atas relasi penguasa, melalui dominasi serta legitimasi yang absah.

Sabtu, 15 Juni 2019