Politik identitas juga merupakan bentuk turn back terhadap sikap intoleransi yang menimpa kelompok lain. Intoleransi baik dalam bentuk kekerasan fisik (anarkisme), kekerasan sosial (diskriminasi), dan kekerasan pemikiran (liberalisme). Turn back ini akhirnya berbuntut pada konflik yang awalnya hanyalah kontravensi.
Tapi, sembari Anda dan saya menghakimi politik identitas, kita tentu tak boleh melupakan bahwa spektrum identitas itu sangat luas dan beragam. Bukan saja tentang agama dan etnosentrisme yang saat ini gemar dibicarakan. Sebetulnya politik identitas ini adalah modal utama seorang politisi dan partai politik untuk bekerja. Ada identitas berbasis tradisi, misalnya adat budaya, ada pula identitas berbasis keilmuan dan kompetensi, ada identitas yang bersumber dari latar belakang pekerjaan. Ini luas dan beragam. Jangan sampai politik identitas disalahartikan menjadi sekadar politik primodrialisme tertentu.
Setidaknya ini bisa menjadi fondasi mengapa sebuah kebijakan dikeluarkan. Contoh, seorang akademisi yang paham tentang tata ruang kota jelas akan lebih memahami persoalan perkotaan, pengusaha bidang industri atau agraria jelas tahu bagaimana mengembangkan lapangan kerja di wilayahnya, seorang budayawan jelas akan paham bagaimana mengembangkan budaya lokal, atau seorang muslim yang negarawan bisa diharapkan untuk mengeluarkan kebijakan yang adi bagi masyarakatnya. Ini semua berawal dari kesadaran identitas. Kalau kita "membiaskan" identitas ini. Mau berlandaskan apa pilihan politik kita? Mau berlandaskan apa kerja politik kita?
Akhirnya kita mesti menyepakati bahwa identitas adalah satu dari banyaknya cara berpolitik. Ini mesti ada. Selebihnya kita harus mengedepankan ide dan gagasan sebagai produk politik. Dan meyakini, gagasan itu muncul dari orang yang sadar akan identitasnya. Bukan dari orang yang tidak jelas juntrungannya, yaitu orang yang tak tahu kepada siapa dia berpihak dan apa yang bisa ia perbuat. []
