Budaya korupsi lain dapat juga kita lihat pada perilaku partai politik. Perilaku korupsi ini bisa dilihat dari munculnya mahar dalam sebuah kontestasi politik. Baik dalam pencalonan kepala daerah atau peningkatan jenjang karir politik seorang kader partai.
Munculnya mahar ini juga mendorong para calon kepala daerah mencari bantuan dari pihak donatur yang didominasi oleh pengusaha. Inilah yang kemudian mendorong munculnya pembagian jatah proyek APBD.
Kedepan, pimpinan KPK yang baru, perlu segera menyempurnakan program pencegahan korupsi yang bisa menyentuh  sistem rekrutmen calon kepala daerah oleh partai politik dan pencegahan korupsi yang menyentuh sistem keuangan partai politik dari jenjang pusat sampai tingkat kabupaten/kota.
Tantangan yang dihadapi KPK masih sangat besar. Tidak hanya menghadapi upaya pelemahan terhadap KPK seperi teror, namun juga dalam hal penindakan dan pencegahan korupsi di Indonesia.
Maka tidak heran, publik dan para pegiat anti korupsi bakal kecewa pada Tim Seleksi Pimpinan KPK yang ditunjuk oleh Presiden, jika tidak mampu menghasilkan orang-orang yang memiliki kapasitas dan integritas menjawab tantangan tersebut.
Jadi sudah benar logika sederhana publik, bahwa sebuah hasil sangat ditentukan oleh prosesnya.
