Mohon tunggu...
AGRA JAYA
AGRA JAYA Mohon Tunggu... Penegak Hukum - Suka Kanan daripada Kiri

Penyuka masalah tanah, tani, dan hutan

Selanjutnya

Tutup

Humaniora

Pejabat BPN Paling Sedikit Berurusan dengan KPK, Hasil Revolusi Mental BPN

23 November 2017   06:47 Diperbarui: 23 November 2017   08:22 602
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Humaniora. Sumber ilustrasi: PEXELS/San Fermin Pamplona

Keberhasilan bimbingan dan pembinaan KPK kepada BPN dari tahun 2010 s/d tahun 2015 memposisikan BPN sebagai lembaga pemerintah yang tidak pernah berurusan dengan KPK. Bentuk urusan pejabat BPN dengan KPK paling maksimum hanya sebatas SAKSI atau dimintai keterangan untuk kasus-kasus dari pejabat lain.

Seperti dalam kasus pemeriksaan SAKSI Pejabat BPN Eselon II dan III yang dimintai keterangan KPK di tahun 2017 dalam pemberian uang Tersangka KTP-EL di BPN, hanya diminta mengembalikan uang yang pernah diterimakan. Perkara selesai sampai di batas itu.

Kemudian kasus pejabat BPN yang diperiksa KPK berkali-kali di tahun 2010-2013 berkaitan dengan penyerahan Sertipikat HP Hambalang, dan itupun hanya sebagai SAKSI dan untuk kasus orang lain. Bukan kasus karena korupsi-gratifikasi di BPN.

Contoh kasus diatas hanyalah sedikit contoh pejabat BPN yang dipanggil KPK dari sekian banyak pejabat yang ada di BPN, dan itupun hanya sebagai saksi, bukan sebagai Tersangka apalagi sebagai Terdakwa.

Artinya sejak KPK didirikan Presiden Megawati dilanjut Presiden SBY dan Presiden JOKOWI dari tahun 2004 sampai dengan 2017 TIDAK ADA SATUPUN PEJABAT BPN YANG DITANGKAP KPKadalah bukti bahwa reformasi dan revolusi mental  BPN menjadi kementerian terbaik di negeri ini. Meposisikan pejabat-pejabat BPN sebagai pejabat yang berdedikasi tinggi dan berintegritas sebab dengan anggaran APBN sebesar 13 Trilyun dan telah memberikan sertipikat sebanyak + 80.000.000 buku sertipikat tanpa ada kasus korupsi-pungli yang menonjol kiranya dapat digolongkan sebagai kementerian yang terbaik.   

Berbeda dengan penangkapan KPK kepada pejabat-pejabat lain baik melalui operasi OTT ataupun Non OTT pada beberapa oknumHakim, Jaksa, Polisi, DPR, DPD, Gubernur, Walikota, Bupati, dan pejabat Dirjen di beberapa Kementerian lain yang masih berlangsung atau terjadi. Soal suara-suara yang berhubungan dengan issue mafia pertanahan atau percaloan pertanahan adalah FITNAH yang tidak ada kejadiannya di lapangan.

 

Mari Kerja Bersama Membantu Mengawal ATR-BPN Agar Tetap Menjadi Lembaga Terbaik Di Negeri Ini, Sekarang Dan Seterusnya

Mohon tunggu...

Lihat Konten Humaniora Selengkapnya
Lihat Humaniora Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun