[caption id="attachment_370371" align="aligncenter" width="600" caption="Sumber: tempo.co"][/caption]
Kabinet kerja pemerintahan Jokowi telah dilantik, dan satu-persatu kementerian telah melakukan serah terima jabatan dari menteri lama ke menteri baru. Kabinet ini pun tampaknya langsung tancap gas sebagaimana interuksi Jokowi dalam rapat perdana Kabinet Kerja.
Berbagai kementerian telah terlihat sibuk melakukan screening awal sebelum benar-benar berkutat dalam kementerian masing-masing, sebagian lagi juga melakukan pemanasan dengan menetapkan berbagai aturan kerja. Sebut saja Ignasius Jonan, menteri Perhubungan. Sehari setelah serah terima Jabatan, langsung tancap gas dengan membuat aturan piket kerja sabtu minggu dari mulai jajaran pegawai hingga pejabat eselon hingga dirinya sendiri (baca: disini). Disisi lain ada menteri kelautan dan perikanan yang juga sedang merombak aturan jam kerja baru dari masuk pukul 8.00 diubah menjadi pukul 7.00 (Baca: disini), serta seluruh pejabat setingkat eselon untuk bekerja pada satu lantai untuk memastikan koordinasi antara bagian dengan cepat.
Pada kementerian lain seperti Kemendagri yang langsung mengadakan rapat tertutup tingkat eselon untuk melakukan inventarisir permasalahan di departemennya agar tidak terjadi over lapping dan sesegera mungkin untuk diselesaikan (baca: disini). juga pada kemenkumham yang pada hari pertamanya langsung memperjelas status keabsahan hasil muktamar PPP.
Banyak kalangan yang mengacungi jempol atas gerak cepat kementerian ini, namun tidak sedikit juga yang mencibir bahwa ini bagian dari upaya pencitraan awal, tidak sedikit pula yang mengkritisi beberapa menteri yang dianggap tidak layak menduduki posisinya perihal attitude dan rekam jejak prestasinya.
Sejauh yang kita amati, memang konsistensi kerja yang dicanangkan jokowi sampai saat ini sedikit demi sedikit mulai di implementasikan dalam tataran praktis kerja lapangan kementeriannya. Dan kesungguhan dalam membangun bangsa ini mudah-mudahan tidak berhenti pada target 100 hari kerja. Kita semua tentunya berharap bahwa hal sedemikian ini terus menerus terjadi, dan rakyat merasakan hasil dari perubahan ini sesegera mungkin.
Cibiran dan Kritikan Kabinet Jokowi
Sikap kritis masyarakat memang patut kita apresiasi, dan hal inilah sesungguhnya wujud kebebasan dalam berdemokrasi, namun terkadang kebebasan ini nampak sering overlapping dan berlebihan. Kritik-kritik tersebut terkadang juga tidak bersifat membangun jutru terkadang mengarah ke fitnah. Namun inilah indahnya perbedaan, dari kondisi sedemikian ini, justru membawa kedewasaan tersendiri bagi kita yang mungkin mau belajar dan concern dengan negara ini.
Setelah pelantikan kabinet Jokowi ada hal yang nyinyir yang dilancarkan kepada Kabinet Jokowi. Mulai dari attitude seorang Susi yang merokok didepan wartawan, sampai-sampai dijadikan sasaran empuk untuk di bully. Tidak berhenti disitu soal pendidikan Susi yang hanya lulusan SMP pun menjadi perbincangan yang tidak kalah menariknya.
Posisi Rini Soemarno sebagai menteri BUMN pun turut menjadi sasaran empuk kritik masyarakat. Presiden Jokowi yang sedari awal menginginkan kabinet yang bersih, dianggap tidak konsisten dengan masukan KPK. Rini Soemarno yang oleh publik dianggap memiliki rapot merah KPK tetap diusung menjadi menteri. Tentunya hal ini patut kita cermati dengan baik persoalan rekam jejak dan kenapa Jokowi memaksakan Rini untuk menjabat dalam kabinetnya.
Sederet nama menteri kabinet Jokowi saat ini sedang disorot oleh masyarakat, sebut saja Arief Yahya yang di dapuk oleh Jokowi sebagai menteri Pariwisata, dalam berita yang dilansir oleh beberapa media (baca: disini). mengungkap borok arief Yahya yang pernah sangkut kasus Proyek Pengadaan Mobil Pusat Pelayanan Internet Kecamatan (MPLIK).
Deretan daftar nama menteri yang menurut persepsi publik tidak layak untuk menjabat sebagai menteri dalam kabinet Jokowi sejatinya, merupakan hal yang memang biasa saja terjadi dalam sebuah kebijakan penentuan komposisi kabinet. Dan patut di ingat, bahwa apa yang dipilih Jokowi tentu saja tidak serta merta dapat memuaskan publik.
Dalam komposisi kabinet ini, dalam hal kelebihan dan kekurangannya, kita memang tidak serta merta dapat melakukan justifikasi secara dini sebelum kita melihat kinerjanya, juga apabila dalam kasus-kasus yang seperti disebutkan diatas, kita tetap harus memegang asas praduga tidak bersalah. Dan tentunya, jika memang benar Jokowi tidak mengindahkan catatan KPK, dan dikemudian hari kasus tersebut nyata menjerat sang menteri, dari situ akan ketahuan bagaimana argumentasi Jokowi. Juga dalam hal ini sudah pasti, KPK sebagai lembaga anti korupsi, harusnya lebih transparan, dan bertindak dalam garis batasannya untuk tetap menegakkan pemberantasan korupsi, kendati itu menteri yang ditetapkan jokowi.
Selamat bekerja menteri-menteri kabinet kerja, buktikan kepada kami rakyat kecil bahwa tuduhan-tuduhan yang nyinyir kepada anda, dapat anda jawab dengan prestasi dan kinerja yang mumpuni. Dan seandainya jikalau ternyata dikemudian hari anda terbukti berbuat KKN, dan merasa tidak mampu, maka jangan sungkan-sungkan untuk mundur, dan bersedia diganti oleh orang yang lebih kredibel.
Opini Terkait
- ini saatnya kerja pak Presiden, hentikan simbol-simbol politikmu
- tradisi politik baru telah dimulai
