Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diluncurkan sebagai jawaban pemerintah terhadap kebutuhan gizi anak sekolah dan intervensi percepatan penurunan stunting, sekaligus sebagai bentuk jaring pengaman sosial yang menjangkau jutaan anak.
Dipublikasikan sebagai program berskala nasional yang ambisius, MBG dirumuskan untuk memberi makanan sehat dan bergizi kepada puluhan juta anak sekolah, dan diharapkan juga menjadi stimulus ekonomi lokal melalui keterlibatan petani dan UMKM.
Jika disusun dan dijalankan dengan baik, program semacam ini punya potensi besar: memperbaiki status gizi, meningkatkan konsentrasi belajar, dan memberi kontribusi terhadap ketahanan pangan lokal (Milan Urban Food Policy Pact).
Namun pengalaman implementasi program besar sering memperlihatkan jurang antara desain kebijakan dan realitas birokratik. Ketika banyak pihak berkepentingan masuk ke dalam rantai pengadaan dengan motif keuntungan, tekanan politik, atau kepentingan proyek uang publik yang seharusnya dipakai untuk kualitas pangan berubah menjadi margin bagi berbagai aktor.
Akibatnya, bahan baku ditekan, protokol higienis diabaikan, dan output makanan berubah menjadi "asal jadi". Kritik semacam ini bukan sekadar cemoohan; ia telah muncul dalam evaluasi akademis dan laporan media yang menyorot masalah mutu, akuntabilitas, dan insiden kesehatan terkait MBG (KBA News).
Program MBG dijalankan dengan dua tujuan besar sekaligus: (1) intervensi jangka pendek untuk memastikan anak mendapatkan asupan gizi harian yang memenuhi standar minimal gizi; (2) intervensi jangka panjang untuk menurunkan prevalensi stunting dan perbaikan status gizi generasi muda.
Niat ini mendapat dukungan lembaga internasional, termasuk UNICEF dan berbagai organisasi pangan, karena bukti internasional kuat menyatakan bahwa program makanan sekolah efektif meningkatkan kehadiran murid, performa belajar, dan status gizi bila mutu dan kontinuitas terjaga.
(UNICEF) Secara politis, MBG juga menjadi program "significant" karena cakupannya yang sangat luas  di beberapa laporan disebut menargetkan puluhan juta anak di seluruh provinsi/daerah dan alokasi anggarannya sangat besar.
Namun besarnya anggaran tidak serta-merta menjamin kualitas; sebaliknya, ia membuka peluang tata kelola yang kompleks, kerentanan terhadap korupsi/leakage, dan praktik pengadaan yang memprioritaskan biaya minimal ketimbang nilai gizi maksimal. Kritik akademis menegaskan: skalabilitas tanpa pengawasan mutu akan menempatkan anak-anak pada risiko bukan solusi (ISEAS-Yusof Ishak Institute).Â
Dalam beberapa bulan pelaksanaan, muncul temuan-temuan mengkhawatirkan: laporan media dan LSM mengungkapkan insiden makanan tidak layak dan, dalam beberapa kasus, keracunan massal ringan yang membuat ratusan hingga ribuan murid harus dirawat atau absen massal.
