MBG, Lanjut atau Gameover?

Adakah unsur koruptif dalam program MBG ini?. Sangatlah memungkinkan dalam program ini mengandung unsur perilaku koruptif. Dengan anggaran negara yang berjumlah ratusan triliun yang digelontorkan oleh negara, maka banyak pihak yang ingin terlibat dalam program ini. Baik dari pihak kelembagaan pemerintah maupun pihak swasta yang ingin menjadi mitra SPPG. Dalam program ini sangatlah dimungkinkan adanya "permainan" dalam penentuan harga setiap paket makanannya sehingga mengurangi kualitas makanan yang disajikan. Pemerintah harusnya benar -- benar melakukan pengawasan dalam masalah ini, bahkan perlu melibatkan aparat penegak hukum mulai dari kejaksaan, kepolisian, dan KPK dalam mengusut penyelewengan dan kebocoran dalam pengelolaan program MBG ini.

Adakah Politisasi Program MBG?

Lahirnya program MBG pada dasarnya merupakan produk politik, dimana program ini merupakan program unggulan dan janji politik pasangan Prabowo -- Gibran dalam pemilu 2024 yang lalu yang kemudian menjadi program pemerintah yang harus dilaksanakan. Sebagai program unggulan, maka pemerintahan Prabowo harus merealisasikan program MBG ini. Meskipun demikian, keharusan dan kewajiban dalam merealisasikan program ini haruslah bersandar kepada norma -- norma, etika, ketentuan teknis dalam pelaksanaannya agar program ini berjalan dengan lancar.

Setiap program populis yang dilaksanakan oleh pemerintah akan selalu mengandung resiko kegagalan. Dengan semakin banyaknya kasus keracunan makanan dalam program MBG ini, maka program ini akan dianggap sebagai "kebijakan politik yang gagal" artinya pemerintah Prabowo -- Gibran akan dipandang "tidak mampu" merealisasikan janji politiknya. Bagi pihak -- pihak yang berseberangan dengan Prabowo lebih lanjut hanya menganggap program MBG ini sebagai "program omon -- omon" yang tidak dapat direalisasikan. Kegagalan dalam program MBG ini akan menjadi amunisi "kapitalisasi politik" kegagalan program pemerintah Prabowo -- Gibran.

Karena program MBG ini merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo, maka perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasinya juga harus dilaksanakan secara unggul dan berkualitas. Hal -- hal teknis yang berhubungan dengan pemilihan bahan makanannya, pengolahan makanan, penyimpanan makanan, pengawasan kualitas, pembersihan dan sanitasi, pelatihan karyawan, distribusi yang tepat waktu, serta aspek -- aspek teknis lainnya perlu menjadi perhatian yang sangat serius. Adanya sedikit celah pada SOP yang tidak terlaksana dengan baik akan sangat mencederai kepentingan politik pemerintah Prabowo ke depan. Sangat dimungkinkan ketika program ini gagal, maka akan menjadi amunisi politik untuk mendeskreditkan pemerintahan Prabowo dan akan mengganjal pencalonannya kembali pada pemilu 2029 yang akan datang.

Penulis adalah Dosen FISIP Untirta; dan Analis Masalah Sosial & Pemerintahan