Membangun Politik di Era Digital, Peran Strategis Influencer dalam Menciptakan Good Governance

Era digitalisasi di dunia membuka metode baru yang inovatif untuk berkomunikasi dan berinteraksi tanpa terbatas waktu dan tempat, salah satunya dengan menggunakan media sosial sebagai bagian dari digitalisasi model komunikasi. Sosial media memiliki dampak besar pada kehidupan kita saat ini. 

Seseorang yang asalnya bukan siapa siapa bisa seketika menjadi besar dengan Media sosial, begitupun sebaliknya orang dengan image kuat di masyarakat dalam sedetik bisa menjadi lebur dengan Media sosial.

Dalam fenomena tersebut lahir istilah baru yaitu " influencer" yang menjadi aktor kunci di dalamnya, Menurut Hariyanti & Wirapraja, influencer adalah seseorang atau figur dalam media sosial yang memiliki jumlah pengikut yang banyak atau signifikan, dan hal yang mereka sampaikan dapat mempengaruhi perilaku dari pengikutnya (Hariyanti & Wirapraja, 2018: 141). 

Atau jika dilihat dari profesinya influencer merupakan perseorangan atau sekelompok orang yang mampu mempengaruhi preferensi dan presepsi masyarakat terhadap sesuatu atau brand yang direview dengan banyaknya audiens yang dimilikinya.

Bukan hanya di dunia marketing saja, Kini banyak influencer mulai terlibat sebagai aktor baru dalam sistem politik di era digital. Hal ini tentu bisa saja terjadi karena Influencer merupakan bagian dari masyarakat di sebuah negara, yang mengadopsi interaksi langsung dan berkelanjutan antara warganegara dan pemerintah.

Seperti yang dikemukakan oleh David Easton (1965) yang memberikan gambaran bagaimana proses kebijakan sebagai sebuah sistem politik. menurutnya dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan terdapat beberapa proses yaitu, input -- process -- output -- feedback. 

Secara substansinya, peran strategis influencer dalam hal ini adalah menjadi aktor dalam proses input dan feedback dalam proses pengambilan kebijakan

Dari sudut pandang Politik, berarti Influencer secara tidak langsung dapat dianalisis dalam perspektif teori "sistem", bahwa sebuah input dipengaruhi oleh sejumlah variabel yang saling berinteraksi untuk menghasilkan output yang diinginkan (good governance).

Pada pola Good Governance sebagai sebuah sistem politik, terdapat sebuah pola segitiga kekuatan, yaitu government, private sector, dan civil society. Dalam memotori proses kebijakan, ketiga aktor inilah yang memiliki peranan yang sangat penting. Yang kemudian kehadiran influencer ini memiliki makna positif untuk pegiat atau aktivis demokrasi yang berada di dalam kelompok civil society.

Proses input atau memasukkan yang dipaparkan oleh Easton memiliki istilah support and demands yang muncul dari civil society untuk menekan stakeholder terkait agar menghasilkan sebuah keputusan atau kebijakan yang ideal dan diharapkan oleh masyarakat. Influencer sebagai bagian dari civil society dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah melalui jumlah pengikutnya yang besar di media sosial seperti yang lagi hits adalah tiktok,Instagram, Facebook, Twitter dan sebagainya.

Influencer mampu menyuarakan kepentingan masyarakat berupa support and demcivands tanpa kecenderungan untuk memiliki tendensi terhadap apapun selain sebagai penyampai aspirasi bagi masyarakat dan bersikap netral.