Pilpres 2019, Karena Jokowi Butuh Benteng dan Prabowo Butuh Duit

Terjawab sudah teka-teki perdebatan calon wakil presiden yang akan mendampingi kandidat presiden dalam Pilpres 2019.

Joko Widodo resmi mengumumkan Prof. Ma'ruf Amin, Ketua MUI, sebagai calon wakilnya untuk meneruskan jabatan presiden periode kedua: 2019-2014. Sementara, Prabowo Subianto memutuskan  Sandiaga Uno sebagai calon wakil presidennya.

Menarik untuk ditelisik, apa sesungguhnya yang menjadi alasan masing-masing capres tersebut untuk memilih sosok pendamping dalam pemilu nanti.

Dinamika PBNU  menghambat peluang Mahfud MD

Secara umum Jokowi memang membutuhkan sosok yang mewakili citra religius  untuk menghadapi serangan isu-isu lawan politiknya selama ini.

Petahana bertahun-tahun harus menahan gempuran kampanye negatif pro-komunisme terkait kebijakan-kebijakannya yang dianggap  lebih condong ke China, dan isu diskriminasi atau pendzaliman terhadap kelompok ulama-ulama tertentu. Figur cawapres ideal Jokowi berada pada diri tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama (NU) sebagai ormas umat Islam terbesar di Indonesia.

Baca: Pilpres 2019, Mereka yang "Balik Kanan"

Namun ada banyak tokoh NU, yang mana pilihan Jokowi?

Dalam 10 nama yang dibocorkan Gus Romi, Ketum PPP, ada 4 nama yang berasal dari kalangan NU; Ma'ruf Amin, Muhaimin Iskandar, Mahfud MD, dan Gus Romi (satu tokoh ulama lainnya, Din Syamsuddin, berasal dari Muhammadiyyah). Dari 4 nama tokoh NU tersebut sosok Mahfud MD lah yang terlebih dahulu menguat.

Mahfud MD memiliki rekam jejak yang relatif bersih.

Kapabilitas pun tidak diragukan lagi karena pengalaman dan pengetahuannya sebagai pejabat legislatif (anggota DPR dari PKB), eksekutif (Menhan dan Menkumham era Gus Dur), dan judikatif (Ketua Mahkamah Konstitusi). Amunisinya lengkap untuk membenahi sengkarut birokrasi dan tata Negara republik ini.

Baca: Mahfud MD, Cawapres Jokowi

Preferensi Jokowi terhadap Mahfud MD rupanya mendapat hambatan dari kubu Muhaimin Iskandar. Sejumlah elit NU menyatakan merasa tidak berkewajiban memenangkan Jokowi jika memilih Mahfud, sambil kemudian menyodorkan Cak Imin. Dengan alasan bukan kader NU,  Mahfud MD pun terjegal.

Jokowi hingga menit-menit terakhir tampaknya  masih memperjuangkan Mahfud MD agar diterima oleh 9 partai koalisi. Jika calon alternatif cawapres ternyata Moeldoko atau Airlangga, tentulah ada indikasi ke arah itu. 

Faktanya, Mahfud MD dan beberapa simpatisan berada di Te Sate, restoran yang berada tepat di seberang Plataran Resto tempat Jokowi mengumumkan cawapres resmi.

Kyai Haji Ma'ruf Amin pada saat aksi Bela Palestina, 17 Desember 2017 (tempo.co).

Jokowi bukanlah tipe orang pemberi harapan palsu dengan meminta CV dan kesiapan Mahfud MD beberapa jam sebelum deklarasi. Akan tetapi kemungkinan adanya veto dari kubu pendukung Muhaimin Iskandar memaksa Jokowi untuk mengambil opsi tengah,  mengangkat sosok Ma'ruf Amin sebagai cawapres definitif. Pilihan ini relatif diterima semua pihak, melegakan warga NU dan tidak menyakiti Muhaimin ataupun Mahfud MD.

Berapa nilai mahar cawapres Prabowo?

Banyak indikasi bahwa untuk mendapat restu Prabowo sebagai The Real Boss Gerindra diperlukan dana logistik yang disebut dengan istilah "mahar". Dan itu tidak sedikit.

Indikasi pertama adalah pernyataan Ahok menjelang Pilkada DKI tahun lalu. Ahok menyatakan bahwa untuk maju pilgub saat itu butuh dana sekurang-kurangnya 100 milyar yang harus disediakan kandidat. Memang Ahok tidak menyebut merek, tetapi yang bersangkutan adalah mantan kader Golkar yang loncat ke Gerindra, sebelum kemudian drop out juga dari situ.

Pernyataan Ahok terkonfirmasi saat pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno menang di Pilgub DKI. Sandiaga mengaku mengeluarkan dana sekitar 108 milyar selama mengikuti proses pilkada dua putaran tersebut.

Anies sebagai cagub tidak mengeluarkan nominal setara dengan Sandiaga karena perannya bukan sebagai bohir atau penyandang dana tetapi sebagai vote getter. Orang tahu banyak siapa Anies Baswedan, tapi lebih sedikit yang kenal nama Sandiaga.

Bukti selanjutnya adalah kasus perseteruan La Nyalla Mataliti  yang gagal maju di pilgub Jatim gara-gara urusan setoran ke partai pengusung, Gerindra. La Nyalla yang pede karena rekomendasi sejumlah ulama 212 akhirnya harus gigit jari karena ternyata rekomendasi itu tidak punya gigi di hadapan restu Prabowo.

Fakta ketiga adalah gagalnya  Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, mendampingi mantan Danjen Kopassus tersebut untuk menjadi cawapres.

Prabowo-AHY yang didramatisir sebagai pasangan ideal oleh loyalis SBY akhirnya luput jadi kandidat. Bahkan kegagalan itu dibumbui cerita, Prabowo dikutuk menjadi "jenderal kardus" oleh Andi Arief, kader Demokrat.

Prabowo barangkali tertawa terbahak-bahak dimaki Arief, "Gua butuh duit bukan kardus, makan tuh kardus!"  

Pertanyaan berikutnya, mengapa Prabowo dan atau Gerindra butuh mahar, jika memang itu benar?

Jawabannya ada pada lika liku perjuangan  Gerindra untuk menjadi dan menjaga eksistensinya hingga saat ini. Termasuk di dalamnya usaha Prabowo maju di Pilpres berkali-kali dan belum juga beruntung. 

Bahkan jauh sebelum Pilpres 2014 pun Prabowo sudah membangun momentum dengan iklan-iklan di media mainstream, dan itu butuh duit.

Pertaruhan Prabowo di Pilpres 2019 adalah keputusan yang lebih sulit dibanding Pilpres 2014. Dalam kontestasi pilpres sebelumnya Prabowo maju dengan dukungan sekian banyak parpol papan atas. Sekarang Jokowi yang pegang kartu untuk laga ulang di pilpres mendatang.

Prabowo paham, berpasangan dengan siapapun resiko kalah tetap besar, tetapi kekalahan itu harus diredam sedemikian rupa sehingga Gerindra masih punya darah untuk hidup hingga pemilu-pemilu mendatang. Maka wajar jika Prabowo kemudian menodong setoran ke Demokrat jika AHY ingin maju cawapres. Prabowo vote getter, AHY (SBY) bohir-nya. Namun sang bakal cawapres tampaknya enggan berbagi.

Indikasi terakhir adanya mahar di tubuh Gerindra adalah isu Sandiaga Uno bagi-bagi duit 500 milyar ke PAN dan PKS agar menyisih. Tujuannya adalah untuk memuluskan langkah dirinya maju jadi cawapres Prabowo.

Seperti diketahui publik sebelumnya, PKS sudah menyediakan menu 9 calon untuk dipilih Prabowo sebagai syarat koalisi. Sementara PAN juga punya amanat untuk memastikan Zulkifli Hasan mendapat tiket maju, baik sebagai capres atau setidak-tidaknya sebagai cawapres. Namun Prabowo tidak selera, fokusnya tetap satu: duit!

Sandiaga Uno bersama Prabowo dalam satu acara (pojoksatu.id).

Isu 500 milyar tentu saja harus dibantah, dan sangat mungkin tuduhan itu benar sekaligus keliru. 

Mengapa bisa begitu? Jawabannya mudah: isu mahar itu benar tetapi nominalnya tidak benar-benar tepat segitu. Artinya, bisa saja dana logistik yang dibahasakan sebagai mahar itu nilainya lebih besar atau lebih sedikit dari itu, katakanlah 499 milyar (seperti promo toko sebelah), atau 510 milyar, siapa tahu.

 Lalu, jika kompensasi untuk PAN dan PKS nilainya begitu amazing, berapa mahar Sandiaga untuk Gerindra sendiri? Jawabannya adalah senilai dana minimal yang diperlukan partai itu untuk eksis 5 tahun mendatang jika pada pilpres ini pun Prabowo harus kalah untuk yang ketiga kalinya. 

Mungkin.

***