1. Tinjauan makro-sektoral
2. Tinjauan keruangan
3. Tinjauan penyelenggaraan kenegaraan
4. Tinjauan birokrasi pengambilan keputusan
Tinjauan makro -- sekoral dan tinjauan keruangan merupakan tinjauan ekonomi murni. Sedangkan Tinjauan penyelenggaraan kenegaraan dan Tinjauan birokrasi pengambilan keputusan merupakan tinjauan politik.
Berdasarkan tinjauan makro -- sektoral sebuah perekonomian dapat berstruktur agraris, industrial, atau niaga. Berdasarkan tinjauan keruangan perekonomian dapat dinyatakan berstruktur kedesaan / tradisional dan berstruktur kekotaan / modern.
Berdasarkan tinjauan penyelenggaraan kenegaraan, menjadi perekonomian yang berstruktur etatis, egaliter, atau borjuis.Tergantung pada siapa / kalangan mana yang menjadi peran utama dalam perekonomian yang bersangkutan.
Berdasarkan tinjauan birokrasi pengambilan keputusan, dapat dibedakan antara struktur ekonomi yang sentralistis dan desentralistis.
Ada tanda-tanda bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai mempercepat lagi setelah perlambatan ekonomi di tahun 2011-2015. Dengan demikian kita mungkin berada pada awal sebuah masa yang dicirikhaskan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Namun, juga harus digarisbawahi bahwa Indonesia adalah negara yang kompleks dan berisi risiko tertentu untuk investasi. Lagipula, dinamika dan konteks negara ini ikut membawa risiko. Untuk menyadari risiko yang terlibat kami menyarankan Anda untuk membaca bagian Risiko Investasi di Indonesia dan melacak perkembangan ekonomi, politik dan sosial terbaru di Indonesia melalui bagian Berita, bagian Bisnis dan bagian Keuangan.
Menarik untuk menanyakan apakah krisis seperti itu dapat terjadi lagi di Indonesia di masa yang akan datang. Kemungkinannya kecil. Pertama, perlu ditekankan bahwa krisis keuangan Asia paling buruk melanda Indonesia dibandingkan semua negara lain yang terkena dampaknya karena yang terjadi di Indonesia tidak hanya krisis ekonomi. Awalnya yang terjadi adalah krisis finansial namun berkembang dan akhirnya diperparah menjadi krisis politik dan sosial yang sangat buruk di mana pemerintah tidak bersedia untuk melaksanakan reformasi ekonomi yang sangat dibutuhkan melainkan justru berusaha untuk melindungi kekuasaan mereka. Mengingat bahwa iklim politik yang tertib dan kondusif sangat penting untuk membangun kepercayaan investor, ketidakpastian dan ketegangan dalam perpolitikan di Indonesia membuat banyak investor pergi. Demikian juga setelah Suharto jatuh, ketidakpastian politik membuat banyak investor (baik asing maupun domestik) untuk tidak atau belum masuk kembali ke pasar Indonesia.
Akan tetapi saat ini, Indonesia sedang menuju demokrasi yang benar, meskipun ini adalah suatu proses yang juga disertai dengan berbagai hambatan. Pemerintahan otoriter yang pernah berkuasa selama beberapa decade telah mematikan aktivitas politik masyarakat dan lembaga-lembaga politik hingga batas-batas tertentu. Butuh waktu sebelum negara ini dapat meninggalkan sebutan negara 'demokrasi cacat' ('flawed democracy') yang diukur oleh Unit Kecerdasan Ahli Ekonomi untuk Indeks Demokrasinya. Akan tetapi pemilihan umum yang adil dan bebas memberikan kepastikan bahwa ada dukungan yang lebih besar bagi pemerintah selama periode Reformasi dibandingkan masa sebelumnya. Keputusan untuk memilih presiden secara langsung oleh rakyat Indonesia merupakan salah satu keputusan yang penting secara psikologis. Meskipun demikian, perlu digaris bawahi bahwa iklim politik di Indonesia lebih rapuh (dengan kata lain kurang stabil) dibandingkan dengan demokrasi yang sudah lama dibangun karena banyak kelompok (yang visinya berbeda) mencoba membangun posisi mereka pada demokrasi yang masih belum matang.
