Kita ambil contoh pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang konon kabarnya menelan biaya hingga 422 triliun rupiah. Uang sebanyak itu ketimbang dibuat untuk membangun ibukota yang dalam prosesnya mesti menebang ratusan hingga ribuan pohon serta memicu risiko permasalahan lingkungan lain, bukankah sebaiknya aliran pendanaannya dialihkan saja untuk mendukung komitmen Nationally Determined Contribution (NDC) tahun 2030 terkait penggunaan EBT?
Menurut catatan Bappenas, Indonesia membutuhkan sokongan dana sekitar 167 miliar USD atau setara 2.500-an triliun rupiah untuk menopang pemberdayaan EBT ini. Dana alokasi pembangunan IKN sepertinya bisa memberikan sumbangsih pembangunan EBT agar segera terlaksana. Karena selama ini pendanaan kerapkali dijadikan kambing hitam persoalan EBT yang terkesan jalan ditempat.
Mengatur ulang prioritas pembangunan bisa jadi merupakan jalan keluar terbaik yang bisa ditempuh oleh negara kita seiring pesatnya perkembangan ruang digital di Indonesia. Sekarang tinggal memutuskan akan mendahulukan yang mana. Membangun EBT ataukah IKN?
Salam hangat.
Agil S Habib, Penulis Tinggal di Tangerang
