Mohon tunggu...
Agil Septiyan Habib
Agil Septiyan Habib Mohon Tunggu... Freelancer - Planmaker; Esais; Impactfulwriter; Founder Growthmedia; Dapat Dikunjungi di agilseptiyanhabib.com

Think Different, Create Excellent

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Misteri Dana Rp 90 Miliar untuk Para Influencer Istana

22 Agustus 2020   11:27 Diperbarui: 22 Agustus 2020   11:17 179
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilustrasi influencer | Sumber gambar : www.netclipart.com

Baru-baru ini pihak Indonesian Corruption Watch (ICW) mengungkapkan bahwa pemerintah telah menghabiskan dana sekitar Rp 90,45 miliar untuk belanja jasa influencer. 

Besaran dana tersebut adalah yang dibelanjakan oleh pemerintah dari tahun 2017 sampai tahun 2020 berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan ICW pada situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).  

Namun pihak istana melalui Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral menyatakan bahwa angka Rp 90,45 miliar itu merupakan jumlah keseluruhan dari anggaran kehumasan. 

Menurut Donny dana tersebut dipergunakan oleh istana bukan hanya untuk jasa influencer saja, tetapi juga untuk iklan layanan masyarakat, sosialisasi program pemerintah, dan lain-lain.

Terkait dengan adanya anggaran untuk jasa influencer ini peneliti kebijakan publik dari Universitas Indonesia Defny Holidin menilai bahwa jasa influencer sebenarnya tidak diperlukan. 

Bahkan menganggap hal itu sebagai pemborosan. Apalagi menurutnya informasi yang disebar oleh influencer kerap kali bergeser dari informasi yang seharusnya sehingga berpotensi membahayakan publik.

Kalau boleh bertanya sebenarnya pemerintah menggunakan jasa influencer itu untuk apa? Tidak cukupkah portal informasi yang sekarang dimiliki istana untuk menyebarluaskan informasi kepada publik? 

Toh, era presiden terdahulu yaitu pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak menggunakan jasa influencer dalam rangka menyosialisasikan kebijakan pemerintah. 

Menurut politikus Partai Demokrat Didik Mukrianto kuncinya terletak pada kebijakannya yang harus transparan, akuntabel, serta berpihak pada kepentingan rakyat. 

Dengan demikian "fungsi" influencer akan dijalankan langsung oleh rakyat yang mengapresiasi kebijakan positif pemerintahnya untuk kemudian disebarkan kepada warga yang lain. Mirip getok tular. Apabila "metode" tersebut berhasil maka anggaran jasa influencer tentunya bisa dikurangi atau bahkan dihilangkan.

Pihak istana memang menyatakan bahwa tidak semua dari anggaran Rp 90,45 miliar itu diperuntukkan kepada para influencer. Hanya saja mereka tidak menjelaskan secara rinci berapa prosentase penggunannya. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun