Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir masih terus tancap gas untuk membenahi korporasi BUMN yang dianggapnya belum berkinerja optimal. Tidak peduli situasi normal ataupun pandemi komitmennya itu terus dijalankan. Garuda Indonesia, Pertamina, Bank BTN, Adhi Karya. Pelindo, hingga Jasa Marga tak lepas dari bidikannya. Kursi Komisaris Utama (Komut) hingga Direktur Utama (Dirut) ia bongkar pasang untuk diisi oleh sosok-sosok yang menurutnya paling tepat.
Ada yang menerima, tapi ada juga yang panas dingin. Ada yang menganggap langkah Menteri BUMN sebagai tindakan wajar, tapi ada juga yang menyinggungnya sebagai ego kekuasaan seperti saat Refly Harun diberhentikan dari posisinya sebagai Komut Pelindo I. Tapi apapun opini yang mengemuka di hadapan publik, the show must go on. Erick Thohir terus saja melakukan perombakan demi perombakan.
Berkat upaya itu BUMN yang yang semula gemuk dengan anak, cucu, cicit, atau mungkin canggah perusahaan perlahan mulai diperamping. Erick Thohir dan Kementerian BUMN berhasil memangkas jumlah BUMN dari sebelumnya 142 buah menjadi hanya 107 saja. Hal itu dilakukan sebagai upaya efisiensi dan penyederhanaan jumlah BUMN. Restrukturisasi dilakukan untuk semakin memperkuat posisi BUMN secara keuangan maupun industri. Termasuk restrukturisasi orang-orang yang turut mengomandoi BUMN juga dirombak besar-besaran.
Pertanyaannya sekarang, sampai kapan langkah perombakan ini dilakukan oleh Erick Thohir dan jajarannya? Dalam beberapa kesempatan Erick pernah memaparkan terkait problematika yang dialami oleh BUMN-BUMN kita saat ini. Di antaranya, fokus usaha yang tidak jelas, kongkalikong bisnis, hutang yang menumpuk, hingga efek pandemi COVID-19.
Semua itu memerlukan penanganan yang tidak sebentar dan adanya restrukturisasi untuk membenahi segala situasi. Sebuah tugas yang tidak mudah. Mengingat tidak sedikit BUMN yang terlibat dalam pusaran kasus hukum. Jiwasraya mungkin masih menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi Erick Thohir. Kasusnya yang begitu menghebohkan publik adalah preseden buruk bagi manajemen BUMN. Kepercayaan publik dipertaruhkan. Meski Jiwasraya tidak memulai masalahnya di era Menteri BUMN dijabat oleh Erick Thohir, akan tetapi hal itu tetap menjadi tanggung jawab yang mesti ia tuntaskan.
Ketegasan Erick Thohir memang diperlukan agar pengelolaan BUMN tidak lagi semena-mena. Tidak lagi menganggang Badan Usaha Milik Nenek Gue. Semua harus profesional dan menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG). BUMN harus bisa berdaya guna bagi negara. Bukan sebaliknya menjadi beban negara. Demi tujuan besar itu maka sepertinya Erick Thohir harus terus melakukan bongkar pasang petinggi BUMN.
Salam hangat,
Agil S HabibÂ
Refferensi :
[1]; [2]; [3]; [4]; [5]; [6]; [7]
