Hari Jumat Dapat Libur Jika Kinerja PNS Baik, Setuju?

Pemerintah tengah mewacanakan adanya penambahan hari libur kerja bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari dua menjadi tiga hari. PNS yang sebelumnya mendapatkan jatah hari libur pada Hari Sabtu dan Minggu kemungkinan akan mendapatkan satu tambahan hari libur lagi di Hari Jumat. 

Wacana ini disampaikan oleh Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Waluyo Martowiyoto beberapa waktu lalu. 

Menurut Waluyo, pihaknya kini tengah menggodok mekanisme terkait pemampatan hari kerja (compressed work)  sehingga memungkinkan para PNS untuk mendapatkan tambahan jatah libur. Konsep ini disebut dengan Flexible Working Arrangement (FWA).

Konsep FWA ini menjadikan PNS harus bekerja lebih lama dari biasanya dalam satu hari sebagai imbas pemampatan hari kerja. Jika biasanya dalam dua minggu PNS harus kerja 10 hari dengan 80 jam kerja, maka dengan FWA ini PNS bisa bekerja 9 hari kerja saja tapi tetap dengan 80 jam kerja. 

Artinya jumlah jam kerja yang harus dijalani PNS tidak berkurang dari sebelumnya, hanya saja dibebankan pada hari-hari kerja yang lain sehingga memungkinkan Hari Jum'at untuk libur.

Gagasan ini diutarakan dengan maksud memberikan stimulus kepada para PNS agar bekerja secara maksimal mengingat kebijakan ini kemungkinan hanya akan diberlakukan kepada PNS atau Aparatur Sipil Negara (ASN) berkategori kinerja exceed expectation atau peringkat kinerja terbaik. 

Dengan kata lain, tambahan jatah hari libur ini merupakan bentuk privilage terhadap PNS atau ASN tertentu saja.

Terkait dengan wacana ini, beberapa pihak pun mempertanyakan perihal bagaimana nasib pelayanan publik pasca kebijakan ini diberlakukan nanti. Komisioner KASN memastikan bahwa pelayanan publik akan tetap berjalan seperti biasa termasuk pada Hari Jumat. 

Selain karena PNS atau ASN tertentu saja yang mendapatkan jatah libur tambahan, mereka yang libur pada Hari Jumat juga kemungkinan dilakukan secara bergantian setiap dua minggu sekali. 

Dengan demikian diharapkan tidak terjadi kekosongan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Namun, selama ini kita mendapati suatu stigma publik perihal kinerja PNS atau ASN yang cenderung ogah-ogahan, banyak santainya, dan beberapa kali meninggalkan pekerjaan atau bolos kerja. 

"Penyakit" lama ini adalah Pekerjaan Rumah (PR) besar bagi pemerintah yang harus segera dituntaskan agar tidak menghambat kinerja pelayanan publik.

Jangan sampai penerapan FWA ini justru disalahgunakan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang memanipulasi penilaian kinerja PNS atau ASN sehingga bisa mendapatkan jatah libur tambahan.

 Sehingga penting sekali bagi pemerintah untuk menjaga aspek penilaian kinerja yang merupakan "garis start" penentuan kebijakan ini agar tetap steril dari kepentingan-kepentingan pihak tertentu.

Orang-orang yang mendapatkan kewenangan membuat penilaian harus bersikap objektif terhadap tugasnya. Mereka yang layak dinilai baik harus diapresiasi dengan semestinya, pun demikian sebaliknya. 

Prinsip keadilan harus berlaku sama rata-sama rasa. Jangan sampai para PNS atau ASN berpangkat tinggi memanfaatkan power miliknya agar mendapatkan jatah libur tambahan itu. Inilah yang patut diwaspadai.

Pengaturan waktu kerja yang fleksibel dan pemberian jatah libur tambahan pastinya merupakan kabar baik bagi para PNS dan ASN. Akan tetapi kabar baik itu haruslah disikapi secara bertanggung jawab. 

Hal ini seharusnya menjadi stimulus berharga untuk meningkatkan produktivitas kinerja pelayanan publik dan bukan justru memicu akal bulus untuk menyiasati peraturan hingga mendapatkan jatah libur tambahan tanpa perlu bersusah payah. 

Semoga PNS dan ASN kita memberikan kinerja yang semakin baik dari waktu ke waktu.

Salam hangat,
Agil S Habib      

Refferensi: [1] ; [2] ; [3] ; [4] ; [5]; [6]