Terbukti dengan desain desa fiktif atau desa hantu tersebut. Menkeu Sri Mulyani tentunya was-was melihat kenyataan ini, dimana anggaran yang beliau kumpulkan dengan susah payah justru banyak yang menghilang tanpa ada hasil yang sepadan.Â
Tugas menkeu sangat tidak mudah mengingat beliau harus menyuplai sejumlah besar dana untuk mendukung pelaksanaan program-program kementerian lain.
Setiap nominal rupiah tentunya begitu berharga disini, sehingga untuk menjaga agar pos anggaran dana desa ini tetap terjaga dan tersalurkan dengan sebagaimana mestinya.
Menkeu perlu bekerja sama secara intens dengan "tim pemburu hantu" bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sedari awal KPK perlu dilibatkan untuk turut mengontrol dan mencegah kemungkinan kebocoran anggaran.Â
Jangan sampai KPK nanti baru turun tangan ketika aksi perampokan anggaran dana desa telah terjadi. Lebih baik mencegah selagi semuanya belum terlambat.
Salam hangat,
Agil S Habib
