Perdebatan mengenai pencopotan Helmy Yahya dari kursi Dirut TVRI sejauh ini masih berkutat pada alasan utama oleh Dewan Pengawas, yaitu masalah jatidiri bangsa. Sudahlah, tidak usah berdebat lagi soal jatidiri bangsa. Itu hanya alasan yang dibuat-buat, tidak ada tolak ukurnya, dan tidak ada key performance index (KPI)-nya.
Aspek penting yang belum tersentuh dari kisruh TVRI adalah masalah politis. Lho, apa hubungannya pencopotan Helmy Yahya dengan unsur politis? Tentu saja ada. Unsur politis pertama adalah masalah jabatan Dirut TVRI itu sendiri. Unsur politis kedua adalah masalah persaingan bisnis.
Kursi Empuk
Mari kita bahas satu per satu. Jabatan Dirut TVRI adalah posisi yang strategis, kursinya empuk. Banyak orang yang mengincar posisi tersebut.
Beberapa waktu lalu beredar surat dari Denny JA yang meminta jatah Komisaris Inalum kepada Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Terlepas dari apakah itu berita hoaks atau tidak, yang pasti sampai saat ini masih banyak orang yang "ngantri" untuk mendapatkan jabatan, entah itu di pemerintahan, BUMN atau lembaga-lembaga pemerintah lainnya.
Pada Pilpres 2019 kemarin, banyak sekali sosok yang terlibat menjadi tim sukses, pendukung ataupun relawan dalam upaya Jokowi merebut kembali kursi Presiden untuk periode ke-2. Ini tentunya tidak gratis. Sebagai pendukung, mereka  tentunya akan minta "balas jasa" jika Jokowi menang dalam pertarungan Pilpres melawan pasangan Prabowo-Sandi. Nah, posisi Dirut TVRI termasuk salah satu jabatan yang bisa dihadiahkan kepada mereka tadi.
Beberapa jabatan empuk sebelumnya sudah diberikan, antara lain Wakil Menteri, Dirut Garuda, Dirut PLN, dan Komut Pertamina.
Selain TVRI, masih ada beberapa pos lain yang bisa diisi. Sebut saja misalnya Direksi Jiwasraya, Direksi Asabri, dan segera menyusul Direksi Krakatau Steel. Belum lagi kemungkinan reshuffle di tubuh Kabinet Indonesia Maju yang tentunya sudah diincar oleh sebagian sosok pendukung Jokowi.
Bongkar pasang jabatan di BUMN dan lembaga pemerintahan lainnya akan terus terjadi selama masih ada sosok pendukung yang belum kebagian jatah "balas jasa" tadi. Dan sekarang, Dewas TVRI sedang sibuk mencari sosok pengganti Helmy Yahya.
Misi ke-6 dari LPP TVRI berbunyi: Mengoptimalkan pemanfaatan aset, meningkatkan pendapatan siaran iklan, dan usaha lain terkait penyelenggaraan penyiaran, serta pengembangan bisnis sesuai peraturan perundang-undangan.
Dari misi tersebut jelas terlihat bahwa TVRI harus mencari uang dan mengembangkan bisnis. Dari mana dapat uangnya? Ya dari iklan. Bagaimana cara mendapatkan iklan? Ya dengan menghadirkan program yang berkualitas dan jangkauan siaran yang luas.
Jadi kalau Dewas TVRI bilang bahwa TVRI berbeda dengan TV swasta, itu adalah pernyataan yang keliru. TVRI dan TV swasta sudah menjadi media massa umum yang saling bersaing satu sama lainnya.
Program Discovery Channel dan Liga Inggris adalah beberapa program unggulan TVRI yang diharapkan dapat menarik minat pemasang iklan. Sampai di sini Direksi TVRI sudah jeli dalam melihat peluang bisnis. Kita tahu bahwa Liga Inggris adalah tontonan yang sangat menarik dan ditunggu-tunggu pemirsa di seluruh Nusantara. Nantinya tentu akan banyak spot iklan yang masuk di program primetime ini. Dari sisi kinerja, apa yang dilakukan oleh jajaran Direksi TVRI sepertinya sudah cukup bagus.
Semua stasiun televisi pasti rebutan untuk mendapat hak siar Liga Inggris ini. Berhubung yang mendapatkan hak siar adalah TVRI, maka televisi swasta jadi iri, cemburu dan gigit jari. Televisi swasta kecewa dengan Helmy Yahya karena telah berhasil memboyong Liga Inggris ke Senayan, tempat di mana TVRI bermarkas.
Yang namanya orang kecewa, tentu dia tidak rela orang yang mengecewakan dia bisa duduk berlama-lama di pucuk kekuasaan.
