Kontroversi Pemberian Gelar Megawati sebagai Guru Besar Kehormatan

Afriantoni
(Pengamat Pendidikan)

Sosok Megawati selalu mengundang opini publik dalam sepak terjangnya. Termasuk viral terkait pemberian gelar kepadanya sebagai peraih gelar Guru Besar Kehormatan yang dikukuhkan hari ini (11/06/2021) oleh Universitas Pertahanan. Silang pendapat tentang pengukuhan presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri wajar terjadi. Silang pendapat ini karena opini publik yang tidak sama dengan perspektif berbeda. Alasan yang kontroversi ini penulis rekam dalam berbagai berita yang beredar. 

Alasan yang kontra menilai bahwa pemberian gelar ini telah merusak atmosfer akademik di Indonesia. Publik mempertanyakan pendidikan Megawati yang tidak sesuai secara akademik dan dianggap belum memadai untuk menyandang gelar profesor kehormatan tersebut. Selain itu kapasitas akademik, karya ilmiah, dan kemampuan pengabdian masyarakat yang menjadi bahan penilaian pemberian gelar seolah tidak jelas tampak dimiliki oleh sosok Megawati. 

Bahkan publik mempertanyakan hasil-hasil penelitian dan karyanya tersebut yang dianggap meneliti dan memberikan penilaian terhadap pencapaiannya sendiri saat menjadi presiden. 

Padahal untuk meraih untuk profesor madya saja, para akademisi harus memiliki kumulatif angka kredit (KUM) 850, sedangkan untuk meraih profesor penuh diperlukan KUM 1.000. Tentu saja, KUM yang dimiliki oleh para calon profesor harus dikumpulkan meliputi unsur pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan unsur pendukung seperti mengikuti seminar ilmiah. Bahkan, para akademisi diharuskan menulis artikel yang dimuat di Scopus. 

Publik merasa bahwa pemberian gelar tersebut terasa tidak adil bila ada seseorang yang terkesan begitu mudahnya memperoleh jabatan profesor. Bahkan etika moral akademisi sangat turun akibat realitas ini. Ke depan Menteri Pendidikan tidak menggiring muatan politis yang kental dari pemberian jabatan profesor tersebut. 

Para akademisi semakin kecewa karena melihat secara vulgar aspek akademis sudah berbaur dengan sisi politis. Aspek politis dipisahkan secara tegas dengan aspek akademis dalam pemberian profesor, pemberian jabatan profesor sudah saatnya diberikan kewenangan sepenuhnya kepada setiap perguruan tinggi. Bahkan di Jerman, pemberian jabatan profesor menjadi kewenangan fakultas, sehingga kemurnian akademis akan lebih kental dalam penetapan profesor.

Alasan bagi yang pro Megawati dinilai telah mendapat banyak pengakuan. Ia mendapat gelar kehormatan karena dinilai berhasil mengatasi krisis multidimensi saat menjadi Presiden ke-5 RI dan menjadi sorotan karena Perempuan Pertama di Indonesia yang menjabat sebagai Presiden Indonesia. Beberapa gelar doktor kehormatan yang diperoleh Megawati baik dari luar maupun dalam negeri sebagai berikut:   

1. Universitas Waseda Tokyo. Megawati menerima gelar doktor kehormatan pertama dari Universitas Waseda Tokyo, Jepang, pada September 2001. Pada waktu itu, Megawati masih menjabat sebagai Presiden RI memperoleh DR HC bidang hukum.
2. Moscow State Institute of International Relations (MGIMO), Rusia. Gelar doktor kehormatan kedua diperoleh Megawati dari Moscow State Institute of International Relations (MGIMO), Rusia pada 22 April 2003.
3. Korea Maritime and Ocean University, Korea Selatan. Gelar doktor kehormatan ketiga diraih Megawati diterima dari Korea Maritime and Ocean University , Busan, Korea Selatan. Megawati meraih gelar doktor kehormatan di bidang politik pada 19 Oktober 2015.
4. Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung. Megawati menerima gelar doktor kehormatan dari dalam negeri pertama dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung. Rektor Universitas Padjadjaran Tri Hanggono Achmad mengatakan bahwa penganugerahan gelar doktor honoris causa/kehormatan kepada Megawati dalam bidang bidang politik dan pemerintahan pada 25 Mei 2016.
5. Universitas Negeri Padang (UNP). Pemberian gelar doktor kehormatan kedua dalam negeri oleh Megawati dari Universitas Negeri Padang (UNP). Megawati dianugerahi gelar tersebut dalam bidang pendidikan politik pada 27 September 2017. 
6. Mokpo National University, Korea Selatan. Selanjutnya pada 16 November 2017, Megawati menerima gelar doktor kehormatan dari Mokpo National University, Korea Selatan. Universitas yang didirikan pada 1946 itu memberikan gelar doktor kehormatan bidang demokrasi ekonomi bagi tokoh perempuan yang memimpin Indonesia selama periode 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004.
7. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Pada 8 Maret 2018, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) juga memberikan gelar doktor kehormatan bidang politik dan pemerintahan untuk Megawati. Gelar kehormatan diberikan bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional. IPDN beralasan gelar diberikan sebagai pengakuan kenegarawanan Megawati. Megawati dianggap sebagai tokoh yang berpengetahuan luas soal politik dan pemerintahan. Ia juga dinilai konsisten menegakkan demokrasi.
8. Fujian Normal University (FNU) China. Megawati menerima anugerah gelar doktor kehormatan dari Fujian Normal University (FNU) China yang sudah berusia lebih dari seabad itu menganugerahi Megawati dengan gelar doktor kehormatan bidang diplomasi ekonomi pada 5 November 2018.  
9. Universitas Soka di Tokyo. Megawati memperoleh gelar doktor honoris causa untuk yang kesembilan kalinya. Soka University Tokyo menganugerahkan gelar doktor honoris causa bidang kemanusiaan. Gelar ini disebut-sebut direkomendasikan langsung oleh Presiden Soka Daisaku Ikeda. Megawati dianggap sebagai tokoh perempuan yang berpengaruh di bidang politik di tengah dominasi kepemimpinan laki-laki yang diterima pada 8 Januari 2019.

Selain Megawati menerima banyak gelar doktor kehormatan juga dianggap sukses menuntaskan konflik sosial di era pemerintahannya, seperti penyelesaian konflik Ambon, penyelesaian konflik Poso, pemulihan pariwisata pasca Bom Bali, hingga Penanganan permasalahan TKI di Malaysia.

Kemudian, pada masa kepemimpinan Megawati selaku presiden, telah berhasil memberi dasar hukum bagi lahirnya UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang secara substansi yang terkandung dalam UU tersebut dan peraturan lain yang menyertai, maka Megawati baik sebagai negarawan atau tokoh, sudah sangat layak diberikan Guru Besar Tidak Tetap. 

Demikian pula pada masa pemerintahannya, Indonesia sedang mengalami masa transisi dimana banyak elemen tak pasti yang muncul. Namun Megawati terbukti tegas menjunjung tinggi Pancasila, melindungi kesatuan dan persatuan Indonesia sebaik-baiknya. Pada tataran regional, Megawati mendorong anggota ASEAN dengan Tiongkok menandatangani code of conduct (CoC) untuk Laut China Selatan. Perjanjian ini sangat bermanfaat bagi perdamaian dan kestabilan regional.