Selain sudah terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, narapidana EG bin AR sudah dua kali diberikan sanksi pelanggaran disiplin berdasarkan Sidang Disiplin yang diadakan pada 16 Oktober 2015 dan Sidang Disiplin 11 Juni 2016. Dan masih tersisa satu LP Propam yakni Laporan Polisi  No. LP/80/VII/Yanduan tanggal 14 Juni 2016 atas nama Pelapor Perhiasan Ginting, S.H. dengan Terlapor EG tersebut yang belum disidangkan dalam suatu Sidang Disiplin di Polres Bogor.
Disamping itu, selain melakukan tindak pidana penganiayaan, narapidana EG bin AR saat ini pun menjadi tersangka bersama isterinya IP bin IM dan ibu mertuanya WH dan beberapa orang lainnya dalam kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak, berupa tindakan pengusiran terhadap keluarga penulis yang mengakibatkan anak-anak mengalami trauma secara psikis, berdasarkan Laporan Polisi No. LPB/1033/XII/2015/JABAR tanggal 22 Desember 2015 yang sejak 7 Jauari 2016 dilakukan penyidikannya oleh Unit PPA Satreskrim Polres Bogor namun belum tuntas
Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) huruf a Peraturan Kapolri No. 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Profesi Polri jo Pasal 12 huruf a PPRI No. 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri seharusnya Kepala Polres Bogor sebagai Ankum dari Narapidana EG bin AR Â yang sejak 16 Mei 2017 sudah menjalani pidana penjaranya berdasarkan Putusan PN Bogor No. 1/Pid.C/2017/PN.Bgr di Lapas Kelas II A Kota Bogor segera membentuk Komisi Kode Etik Profesi Polri dan segera mengadakan Sidang Kode Etik Profesi Polri serta merekomendasikan terpidana EG bin AR untuk diberhentikan dengan tidak hormatdari dinasnya sebagai anggota Polri di kesatuan Polres Bogor.
Namun seperti biasanya, Polres Bogor terkesan melindungi oknum anggotanya. Bayangkan saja perkara sudah lebih dari dua tahun namun terkesan dibentur-benturkan sejak awal kasus ini dan dibiarkan tanpa penyelesaian dan berlangsung sejak Kapolres Bogor dijabat oleh AKBP Suyudi Ario Seto (saat ini sudah Kombes dan menjabat sebagai Kapolres Metro Jakarta Pusat).
Bisa dibandingkan dengan kasus Riston Girsang, anggota Sat Brimob Polda Sumatera Utara berpangkat terakhir Brigadir, yang diberhentikan dengan hormat (PDH) oleh Polda Sumatera Utara, karena menderita sakit skizophrenia, dan itupun menurutnya diakibatkan karena menjalankan tugas untuk melumpuhkan perampokan di Medan beberapa tahun lalu. Namun harus menanggung resiko diberhentikan dengan hormat.
Dalam kasus ini sulit sekali, Polres Bogor untuk memberhentikan dengan tidak hormat (PTDH) karena anggotanya sudah berstatus sebagai narapidana. Hal ini menyangkut uang negara yang berasal dari uang rakyat yang harus dihamburkan hanya untuk seorang polisi narapidana.
Sumber tulisan :
1. Bolehkah Penyidik Mengalihkan Tindak Pidana Biasa Menjadi Tindak Pidana Ringan ? Â http://www.kompasiana.com/advokat-faridmuadz/bolehkah-penyidik-mengalihkan-tindak-pidana-biasa-menjadi-tindak-pidana-ringan_587ee95df596739b122bb505
2. Perma No. 4 Tahun 2016 dan Asas Pengadilan Tidak Boleh Menolak Suatu Perkara http://www.kompasiana.com/advokat-faridmuadz/perma-no-4-tahun-2016-dan-asas-pengadilan-tidak-boleh-menolak-perkara_57328ba283afbd911b56bafb