Andai Aku Budi Hartono yang Dapat Bersurat Langsung kepada Presiden

Screen Shoot Dugaan Surat Budi Hartono: Sumber: screen shoot unggahan Intasgram @petergontha

Screen Shoot Dugaan Surat Budi Hartono: Sumber: screen shoot unggahan Intasgram @petergontha

Saya juga mencermati isi uraian tersebut didukung dengan beberapa kajian singkat analisis pihak Budi Hartono. Dalam pendapat mereka dinyatakan bahwa PSBB tidak efektif. Hasil studi yang mereka dapatkan, ketika PSBB terjadi di DKI Jakarta tidak ada efek penurunan terhadap kasus baru di Jakarta.

Justru dengan AKB Indonesia dinilai berhasil menurunkan death rate serta memulihkan ekonominya. Tapi saya tidak melihat kajian atau saran dari para ahli kesehatan dan epidemiologi yang mumpuni untuk mendukung kritik mereka tersebut.

Lebih jauh di dalam surat itu juga pihak Budi Hartono menyarankan pemerintah untuk membuat tempat isolasi yang lebih mudah dibuat dalam jangka waktu singkat seperti dengan model peti kemas ber-AC seperti yang dilakukan oleh Singapura untuk mengantisipasi hunian rumah sakit dan tempat karantina lainnya penuh oleh pasien baru. 

Tetapi lucunya saya tidak melihat pihak Budi Hartono menawarkan bantuan langsung untuk membuat kontainer ber-AC tersebut di dalam surat ini apalagi mengingat kapasitasnya sebagai orang terkaya Indonesia harusnya sangat mampu untuk membantu.

Dinyatakan juga dalam surat tersebut merujuk beberapa survei bahwa sebagian besar masyarakat menentang penerapan PSBB ulang dan menginginkan Adapatasi Kebiasaan Baru (AKB)/New Normal tetap menjadi solusi.

Saya pribadi justru meragukan mengenai akurasi dari survei tersebut karena relativitas pada subjek atau koresponden dari survei tersebut, kapan survei tersebut dilaksanakan, metode suvei pun perlu dicek ulang, bentuk pertanyaan dan sebagainya juga harus diuraikan.

Sekali lagi jika benar surat tersebut adalah buatan pihak Budi Hartono dalam kapasitasnya sebagai pengusaha kawakan nasional saya justru berkeberatan pihak istana hanya mendengarkan dari sisi bisnisnya saja, namun mengabaikan analisis ahli kesehatan dan epidemiologi yang jauh-jauh hari berteriak tentang pentingnya pelaksanaan PSBB.

Lebih dari itu mengakomodir suara rakyat juga mestinya tidak melulu dari sisi pengusaha harusnya juga surat menyurat dan pendapatnya harus didengar adalah para korban dari pandemi ini dari segi kesehatannya lihat korban kluster kantor yang harus tetap bekerja mempertaruhkan nyawa, masyarakat yang abai dengan protokol kesehatan tanpa pengawasan maksimal dari para aparatur penegakan hukum seperti yang dijanjikan oleh istana di awal penerapan AKB.

Pemerintah juga harus secara adil membuat kanal dan wadah masyarakat untuk bersuara langsung dan didengar oleh presiden semisal membuka nomor hotline SMS pengaduan masyarakat seperti di zaman SBY yang secara adil harus diakui juga banyak ditindaklanjuti oleh SBY dan jajarannya serta menjadi pertimbangan mereka dalam membuat keputusan.

Sekarang media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagaram Presiden layaknya hanya media publisitas Presiden saja, jujur saya tidak yakin akan dipertimbangkan dan menjadi pemikiran oleh Presiden dan jajarannya. 

Bahkan kita ketahui bersama bagaimana istana mengakui membayar para influencer di media sosial dalam rangka menjaga citra positif dan meng-gol-kan tujuan mereka dalam penerapan New Normal atau AKB alih-alih dimanfaatkan untuk kampanye protokol kesehatan serta menjaring kritik dan saran kepada masyarakat. Data-data mengenain korban Covid-19 pun banyak yang terkesan ditutup-tutupi tidak ada lagi siaran pers tentang berapa jumlah kasus baru dan lain sebagainya.