Banyak sekali perdebatan di berbagai media tentang pantas tidaknya anak Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang memutuskan untuk ikut dalam bidak percaturan politik di Indonesia setelah sebelumnya menelikung kandidat PDIP lainnya di pencalonan walikota Solo, padahal Gibran tidak masuk sama sekali dalam penjaringan calon PDIP sebelumnya
Yang mengherankan publik sebenarnya bukan niat Gibran mencalonkan diri, tetapi bagaimana manuver politik yang dia lakukan, mengingat kandidat lainnya Achmad Purnomo yang merupakan kader tulen PDIP dengan elektabilitas yang tinggi akhirnya harus merelakan kursi pencalonan kepada Gibran yang masih seumur jagung bergabung ke dalam dunia perpolitikan dengan embel-embel "Anak Presiden".
Wajar  ketika banyak orang yang berpendapat Achmad Purnomo seperti dikhianati dan tidak dihormati oleh partainya sendiri.
Melansir Tirto (29/10/19) Gibran diketahui sempat melakukan "sowan" langsung kepada Sang Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri di kediamannya  pada 24 Oktober 2019 lalu. Gibran juga dinilai memanfaatkan status Jokowi sebagai ayahnya dan presiden incumbent yang diusung oleh PDIP.
Banyak yang menilai langkah Gibran sangat ambisius dan terkesan tidak menghormati kader senior PDIP yang terlebih dahulu berpolitik di Solo.
Di lain sisi banyak juga yang meragukan kompetensi dan komitmen Gibran untuk maju dalam kontestasi politik ini. Mengingat Gibran terkesan menjilat ludahnya sendiri untuk lebih dini masuk ke dalam dunia politik setelah sebelumnya dalam suatu wawancara menyatakan mungkin akan terjun ke politik di 20 tahun mendatang.
Belum lagi ucapan Jokowi yang menyatakan anak-anaknya tidak ada niatan masuk ke dalam politik. Nyatanya bukan hanya Gibran yang terjun ke politik, menantunya Bobby Nasution pun maju mencalonkan diri dalam Pilkada Kota Medan.
Jauh sebelum Gibran sebenarnya ada banyak sekali anak, saudara, keluarga dan sebagainya dari pejabat publik yang maju dalam kontestasi politik di Indonesia baik dari cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif. Lihat saja bagaimana keluarga SBY, keluarga Amien Rais, keluarga Megawati serta trah Soekarno lainnya. Di luar negeri pun banyak bermunculan seperti  keluarga Bhuto di Pakistan, trah Gandhi di India, atau pun Bush di Amerika Serikat.
Fenomena politik dinasti dari hari ke hari sudah semakin biasa dipraktikan oleh keluarga pejabat dan tokoh publik di Indonesia. Berbagai macam motif dan alasan pun menjadi landasan mereka. Dari motif melanggengkan kekuasaan tetap dalam lingkaran keluarga, motif ekonomi, motif melindungi praktik-praktik non halal yan mungkin dilakukan, bahkan bisa jadi niatan tulus yang benar mendarmabaktikan kemampuannya untuk bangsa dan negara.
Saya tentu tidak dalam kapasitas membela politik dinasti serta praktik di dalamnya, karena tentu regenerasi politik serta kaderisasi di dunia perpolitikan untuk kepentingan terbaik bangsa serta menegakkan fungsi checks and balances adalah suatu yang perlu kita usahakan.
Namun, kita perlu menyadari bahwa tidak adil juga jika menghakimi seseorang yang terjun ke politik hanya karena dia memiliki keluarga ataupun orang tua yang menjadi tokoh politik? Benar, tidak ada satupun orang bisa memilih siapa orang tua-nya. Lebih jauh kebebasan berpolitik termasuk untuk memilih dan dipilih telah menjadi hak bagi setiap warga negara kita bahkan dilindungi konstitusi.
