Secara umum prevalensi balita stunting ini meningkat tipis dibanding enam tahun sebelumnya. Data Riskesdas 2007 Kabupaten Sorong Selatan memiliki cakupan balita stuntingsebesar 60,58%.
Tidak berbeda dengan prevalensi balita stunting, balita dengan status gizi buruk dan kurang di Kabupaten Sorong Selatan juga cenderung memiliki cakupan cukup tinggi, sebesar 47,63%. Prevalensi balita gizi buruk dan kurang ini jauh lebih tinggi dibanding angka cakupan nasional yang berada pada kisaran 19,6%, serta angka cakupan balita gizi buruk dan kurang di tingkat Provinsi Papua Barat yang mencapai angka 30,9%.
Cakupan balita gizi buruk dan kurang di Kabupaten Sorong Selatan pada tahun 2013 meningkat tajam dibanding dengan enam tahun sebelumnya. Hasil survei Riskesdas pada tahun 2007 mencatat angka prevalensi sebesar 35,20%, artinya ada peningkatan kasus gizi buruk dan kurang sebesar 12,43% selama enam tahun.
Potensi Kebangkitan Distrik Saifi
Potensi Tana Papua untuk bangkit cukup besar, tak terkecuali di Distrik Saifi. Tanahnya cukup subur, sayuran dan tanaman pangan bisa ditanam dengan mudah. Sementara di sisi lain, kondisi geografis Distrik Saifi yang berbatasan dengan laut menawarkan potensi lain.
Bila kondisi Distrik Saifi diasumsikan sama dengan kondisi Sorong Selatan, maka agak mengherankan ketika prevalensi stunting demikian tinggi. Potensi Protein hewani dari laut sangat bagus. Kerang, lobster, cumi dan ikan laut tersedia demikian melimpah. Sudah seharusnya potensi ketersediaan lahan dan pangan ini bisa dijadikan modal bagi tim Nusantara Sehat untuk memulai kebangkitan status gizi balita di Distrik Saifi.
Potensi lain? Aparat setempat di level kampong dan distrik sangat bersahabat, mereka menyambut dengan antusias kedatangan tim Nusantara Sehat. Kader-kader kesehatan juga sangat ramah, mereka turut menyiapkan tempat tinggal bagi tim Nusantara Sehat yang akan menetap selama setidaknya dua tahun.
Tentu saja bidang kesehatan tidak bisa berdiri sendiri. Perlu banyak kerja sama dan saling pengertian dengan bidang lain. Akses jalan yang buruk bukanlah tanggung jawab bidang kesehatan, meski pada akhirnya merupakan determinan utama akses masyarakat pada pelayanan kesehatan. Jangan bicara akses pelayanan kesehatan yang berkualitas, kalau akses jalan fisik belum bisa diselesaikan.
