Namun demikian banyak rekanan pemda yang tidak mengambil termin pembayaran tersebut, dan akan menagihnya di triwulan ke 4 atau setelah pekerjaan selesai.Â
Alhasil, secara pencatatan atas serapan APBD terlihat rendah, walaupun sebenarnya telah dilakukan pengerjaan proyek, namun dikarenan tidak diambilnya termin pembayaran oleh rekanan, menyebabkan performa APBD menjadi "terlihat" lemah penyerapannya.
Dari uraian diatas, sebenarnya kita bisa mengambil benang merah atas permasalahan rendahnya serapan APBD khsusunya di TA 2023 ini.
Hal-hal yang perlu menjadi concern kita bersama, baik itu di pemerintah pusat selaku koordinator pemerintah daerah, legislatif dan eksektutif di daerah serta masyarakat selaku stakeholders sekaligus obyek pembangunan di daerah adalah:
1. Â Pemerintah Pusat hendaknya dalam menyusun regulasi berpedoman kepada mudah diterjemahkan, simpel, terukur dan terarah, sehingga mudah untuk dipedomani oleh Pemerintah Daerah.
2. Kebijakan tidak terlalu kaku dan bersifat agile, sehingga mudah di intepretasikan serta disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
3. Mengurangi friksi antara eksekutif dan legislatif di daerah dengan menyatukan tujuan demi kemaslahatan rakyat.
4. Memperkuat pengawasan dari masyarakat, guna menjaga keberlangsungan penyerapan APBD yang konsisten dan terukur.
5. Lelang proyek pengadaan disegerakan pelaksanaannya guna memitigasi resiko potensi mandeknya proyek, karena gagal proses lelang.
6. Penggunaan teknologi informasi guna mendukung percepatan penyelesaian administrasi dalam realisasi APBD
Demikian uraian atas beberapa diaknosa terkait keterlambatan penyerapan APBD, dan beberapa tips serta kiat-kiat guna mendorong akselerasi percepatan realisasi APBD.
Memang bukan hal yang mudah, namun jika kita berusaha pastilah akan ada jalan keluar untuk memecahkan permasalahan tersebut.
***
Sumber:
1. djpk.kemenkeu.go.id
2. media.kemenkeu.go.id
