JAKARTA --- Suasana belajar-mengajar di sejumlah wilayah Indonesia, khususnya ibu kota, kembali mengalami disrupsi. Bukan akibat pandemi, melainkan gelombang demonstrasi dan kondisi keamanan yang belum stabil. Memicu kekhawatiran akan keselamatan siswa dan guru, beberapa sekolah terpaksa mengambil langkah preemptive: menerapkan kembali Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Kebijakan ini mengingatkan pada memori getir selama Covid-19, sekaligus memantik perdebatan mendalam tentang kesiapan dan ketimpangan sistem pendidikan nasional dalam menghadapi darurat yang berulang.Â
Dinas Pendidikan di beberapa daerah, seperti Jakarta, Bogor, dan Depok, mengeluarkan imbauan resmi kepada sekolah-sekolah untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar atau beralih ke PJJ untuk sementara. Keputusan ini, sebagaimana disampaikan oleh Jubir Dinas Pendidikan DKI Jakarta, kepada Kompas.id, bersifat antisipatif dengan pertimbangan utama adalah aspek keamanan dan keselamatan peserta didik.Â
"Kami tidak ingin mengambil risiko. Ketika situasi diperkirakan dapat mengganggu akses dan keamanan siswa, PJJ menjadi opsi yang kami sediakan," ujarnya. Kebijakan serupa juga diterapkan secara mandiri oleh banyak sekolah berdasarkan penilaian internal.Â
Kebijakan ini langsung menyentuh memori kolektif yang masih fresh: PJJ massal selama pandemi yang meninggalkan catatan kelam learning loss dan kesenjangan pendidikan yang melebar. Data Bank Dunia (2021) menunjukkan, penutupan sekolah yang prolonged di Indonesia berpotensi menyebabkan hilangnya 0,9 tahun pembelajaran (learning-adjusted years of schooling).
Kembalinya PJJ, sekalipun bersifat sementara, membuka kembali luka lama. Keluhan klasik langsung mencuat: jaringan internet yang tidak merata, kuota data yang membebani orang tua, hingga kesulitan orang tua yang harus bekerja kembali mengawasi anak belajar di rumah. Seorang ibu di daerah Palmerah, Jakarta Barat, Siti Rahayu, mengeluh, "Baru beberapa bulan anaknya bisa fokus belajar di sekolah, sekarang harus online lagi. Kami sebagai orang tua yang kerja juga jadi pusing."
Pertanyaan kritisnya adalah: apakah Indonesia lebih siap untuk PJJ kali ini dibandingkan tiga tahun lalu?
Di sisi infrastruktur, mungkin ada peningkatan. Penyebaran jaringan 4G semakin luas, dan platform belajar digital seperti Rumah Belajar Kemdikbud, Google for Education, atau Microsoft Teams for Education telah lebih banyak diadopsi. Namun, persoalan mendasar tentang literasi digital guru yang tidak merata dan kemampuan orang tua mendampingi tetap menjadi tantangan besar.
Seorang Pengamat Pendidikan dari Center for Education Regulations and Development Analysis (CERDAS), Indra Charismiaji, menyoroti bahwa yang diperlukan bukan hanya kesiapan teknis, tetapi juga kurikulum darurat yang fleksibel. "PJJ dalam situasi darurat seperti ini seharusnya tidak mengejar target kurikulum penuh. Fokusnya harus pada pemeliharaan motivasi belajar dan penanaman konsep-konsep esensial. Protokolnya harus jelas, tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada sekolah," ujarnya.
Kejadian ini menjadi pressure test bagi ketahanan sistem pendidikan Indonesia. Ia menunjukkan bahwa sistem kita masih sangat rentan terhadap guncangan, baik itu bencana kesehatan maupun gejolak sosial-politik.
Idealnya, sebuah sistem pendidikan memiliki rencana kontinjensi yang matang untuk berbagai skenario darurat. Bukan hanya moda PJJ, tetapi juga konten yang sudah disiapkan, mekanisme evaluasi yang adaptif, dan pendampingan psikososial untuk siswa dan guru yang menghadapi situasi stres akibat gangguan rutinitas.
Kebijakan mengaktifkan kembali PJJ sebagai respons terhadap demo dan gangguan keamanan adalah langkah yang logis dari sudut pandang proteksi. Namun, ia juga berfungsi sebagai cermin yang memantulkan bayangan ketidaksiapan kita yang masih sama.
