Bukan Infrastruktur, Tapi Komunikasi Jadi Masalah Utama Pembangunan

3. Hambatan dalam Program Pemerintah

Program pembangunan pemerintah seringkali menghadapi hambatan komunikasi yang menghambat efektivitasnya. Ayuni et al. (2018) dalam studi literaturnya tentang program Universal Service Obligation (USO) menemukan bahwa kurangnya sosialisasi, koordinasi, dan panduan tertulis menyebabkan hambatan komunikasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyedia layanan, dan masyarakat. Hal ini mengakibatkan implementasi program yang tidak optimal dan kurangnya partisipasi masyarakat.

4. Hambatan Psikologis dan Sosial (lanjutan)

Kurangnya pemahaman dan kepercayaan terhadap program tersebut menghambat komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat. Hambatan psikologis semacam ini sering diperparah oleh minimnya pendekatan persuasif berbasis empati, sehingga warga merasa tidak dilibatkan sebagai subjek pembangunan, melainkan hanya sebagai objek. Ketika nilai-nilai lokal dan kepercayaan tradisional tidak diperhitungkan dalam strategi komunikasi, program pembangunan cenderung ditolak atau diabaikan oleh masyarakat sasaran (Prasanti, 2017).

Di sisi lain, kondisi sosial seperti ketimpangan kelas, akses informasi yang terbatas di wilayah pedesaan, dan dominasi elit birokratis dalam komunikasi top-down menyebabkan pesan pembangunan gagal menjangkau lapisan masyarakat secara merata. Dalam hal ini, pendekatan komunikasi pembangunan harus lebih bersifat partisipatif dan mengakomodasi psikososial masyarakat setempat.

Kesimpulan: Menuju Komunikasi Pembangunan yang Inklusif dan Adaptif

Hambatan komunikasi pembangunan di Indonesia merupakan isu multidimensional yang mencakup aspek budaya, struktur organisasi, kelemahan dalam desain program pemerintah, serta faktor psikososial masyarakat. Untuk menjawab tantangan tersebut, komunikasi pembangunan harus bergerak dari pendekatan konvensional yang bersifat satu arah menuju model komunikasi dua arah yang partisipatif dan adaptif terhadap nilai lokal.

Penting bagi pemerintah, akademisi, praktisi komunikasi, dan organisasi masyarakat sipil untuk membangun ekosistem komunikasi pembangunan yang tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga sensitif terhadap konteks sosial dan budaya masyarakat. Tanpa pembenahan komunikasi pembangunan secara strategis dan sistemik, agenda pembangunan nasional berisiko mengalami stagnasi dan gagal mewujudkan tujuan-tujuan keberlanjutan sosial ekonomi yang lebih adil.