Jika dana desa hanya jadi unggulan, sementara warga punya pikiran lain, jelas juga tidak bisa dipaksakan. Cara berfikir warga desa sudah hebat. Tidak perlu mereka didikte dan diarahkan. Sejahteranya suatu kawasan di pedalaman, bukanlah karena banyaknya jumlah rupiah yang dialirkan ke sana. Apa guna hebatnya SPJ penggunaan dana, kalau dana tersebut 'dipermainkan' kalangan yang tidak profesional dan tidak jujur.
Bisa dilihat, bagusnya suatu kampung, desa, atau nagari di Sumatra Barat belum tentu disebabkan banyaknya dana pemerintah mengalir kesana. Adakalanya disebabkan kompaknya perantau 'berduit' dalam membangun kampung serta jujur dan profesionalnya pengelola serta pelaksana pembangunan di daerah setempat.
Yang penting adalah ketepatan waktu atau jadwal tahapan rakyat dalam mengambil keputusan, mana yang disukainya. Ini yang perlu disosialisasikan secara serius oleh pihak pemerintahan bersama DPRD. Sebab, keseriusan rakyat sangat dinantikan oleh lembaga pemerintahan teratas yang punya kaitan langsung dengan sistem baku yang perlu dipahami pemerintahan terbawah tersebut.
Mari kita sepakat bulat dan tidak gegabah menetapkan pemerintahan terendah untuk Sumatra Barat. 'Putiah kapeh buliah diliek, putiah ati bakaadaan. Bulek aia di pambuluah, supakaik anak nagari, di sinan mako manjadi'. *
