15 Tahun Kematian Suharto, Menakar Demokrasi Kita Saat Ini

Itulah esensi demokrasi yang mesti kita jaga. Kita tentu berharap tidak ada lagi kasus di mana orang dipenjarakan karena mengkritik. Menghina dalam konteks pribadi dan fisik mungkin bisa saja dilaporkan. 

Namun, ketika yang dikritik adalah kebijakan dan presiden sebagai sebuah entitas atau lembaga, negara harus menjamin itu.

Kalau memungkinkan, negara harus kasih pernyataan besar bahwa negara akan menjamin kebebasan berbicara dan kritik. Negara bahkan harus mau bertengkar dengan alat kekuasaannya yang mencoba menjumudkan demokrasi dengan ancaman pidana.

Suharto tidak memberikan kita kebebasan semasa itu. Partai politik dikerdilkan menjadi tiga lewat fusi. 

Pemilu sekadar stempel untuk kekuasaan kala itu. Tidak ada hak rakyat untuk menentukan pilihan.

Kini, untuk caleg, capres, calon kepala daerah, kita semua yang menentukan. Maka itu, esensi demokrasinya dijaga. 

Sekarang sudah mulai tercederai ketika parlemen kemungkinan ada sinyal mengiyakan para kades punya jabatan satu periode selama sembilan tahun dengan maksimal berkuasa tiga periode. 

Itu yang mesti dijaga. Esensi demokrasi sekarang tidak boleh lagi kembali ke masa kejumudan demokrasi era Suharto. Kita khawatir mengimbas ke hal lainnya.

Kita khawatir mengimbas pada tiga kali masa jabatan seorang presiden di orang yang sama. Kita khawatir tidak terjadinya pergantian elite di parlemen dan selalu dikuasai orang yang sama dan sebagainya.

Esensi demokrasi yang kita rebut saat reformasi semestinya dipertahankan dengan baik. Kualitas demokrasi juga mesti ditingkatkan. Kalangan masyarakat sipil juga mesti lebih berani menyuarakan gagasan dan kritiknya. 

Misalnya terhadap kejahatan kemanusiaan, kejahatan lingkungan, korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan lain-lain.