Kebebasan pers juga demikian. Tidak ada lagi yang namanya surat izin usaha penerbitan atau SIUP yang semasa Orde Baru begitu sulit didapat.Â
Andai didapat pun, media massa mesti tengok kiri dan kanan untuk menulis sesuatu hal. Khawatir terkait dengan Suharto dan kroni-kroninya.
Jenderal Hoegeng saja, kepala Polri yang bersih itu, juga senyap kala Suharto berkuasa. Demikian juga tokoh kritis lainnya.
Perbedaan signifikan antara kekuasaan Suharto dan sekarang tentu saja dari sisi demokrasi dan kebebasan berpendapat. Meski sekarang kita juga terkungkung dengan UU ITE dan KUHP, setidaknya tidak semencekam masa Suharto.Â
Kala itu, tak bisa kita benar-benar menyuarakan kritik kepada pemerintah. Bisa habis karier bahkan mungkin juga umur kala Suharto sedang kuat-kuatnya.
Namun, esensi demokrasi tentu saja mengimbas pada kesejahteraan masyarakat. Orang boleh saja bicara bebas dan mengkritik kekuasaan.Â
Namun, demokrasi yang baik tentu saja menjamin kebebasan orang untuk memperoleh pemenuhan kehidupannya. Termasuk akses ekonomi.
Tentu tidak sebatas kebutuhan makan saja, melainkan lebih daripada itu. Kebutuhan kita sekarang tidak lagi sebatas pangan, sandang, dan papan, melainkan lebih daripada itu.Â
Ada kebutuhan akses internet untuk kita bekerja dan meningkatkan kemampuan diri. Juga untuk membantu anak-anak kita mencari sumber referensi demi meningkatkan kemampuan akademiknya.
Yang mesti kita jaga dalam demokrasi sekarang adalah esensinya. Demokrasi memang membebaskan orang untuk bicara apa saja sepanjang itu ada dasarnya.Â
Kritik boleh saja dilontarkan dalam media massa maupun media sosial asal kebenarannya bisa diverifikasi dan tepercaya.
