Surabaya, (13/02/2017) Belakangan ini ramai beredar berita hoax / tidak benar di kalangan masyarakat, mulai dari isu politik, ekonomi, sosial dan agama. Hal ini tidak hanya berdampak luas dikalangan masyarakat umum namun sudah merebak di kalangan intelektual muda (mahasiswa). Sebelumnya Kepolisian Republik Indonesia meminta masyarakat tidak langsung mempercayai dan menyebarkan pesan berantai melalui perangkat elektronik karena bila ternyata pesan tersebut tidak benar, bohong, maka penyebarnya bisa dikenai sanksi pidana.
"Bagi Anda yang suka mengirimkan kabar bohong (hoax), atau bahkan sekadar iseng mendistribusikan (forward), harap berhati-hati. Ancamannya tidak main-main, bisa kena pidana penjara enam tahun dan denda Rp1 miliar," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Kombes Pol Rikwanto, dalam pesan singkat diterima di Jakarta, Minggu (20/11).
Ini jelas bertolak belakang dengan hakikat mahasiswa sebagai golongan terdidik dan melek informasi. Sangat disayangkan lebih-lebih isu ini baru saja menjadi komitmen oleh beberapa pihak. Terbukti dengan terselenggaranya deklarasi Anti Hoax / berita bohong baik dari kalangan pers, organisasi sosial, LSM dan masih banyak lagi.
Bukan isapan jempol semata bahwa deklarasi dan komitmen ini betul-betul tidak dipahami secara optimal oleh beberapa oknum mahasiswa Unesa, atau bahkan mungkin dengan sengaja membuat informasi yang demikian. Kurang jelas apa motif dibalik hal tersebut apakah hanya ingin membranding diri/kelompok, mendongkrak popularitas atau mengacaukan dan meresahkan proses akademis di kampus unesa sendiri.
Menanggapi adanya berita hoax yang sudah tersebar di kalangan mahasiswa unesa tentang adanya petisi yang mencatut Rektor dan Wakil Rektor 3 Unesa, hingga artikel ini ditulis, petisi tersebut masih belum bisa dipastikan kebenarannya dan masih dalam tahap investigasi oleh pihak kampus.
Di era literasi digital saat ini mahasiswa harus mampu menyaring semua informasi secara bijak dan lebih cermat.
