Sebagai mahluk berhati, kita tentu merasa sangat bersedih menyaksikan adegan penggusuran Bukit Duri yang tersaji di layar televisi, di halaman media cetak, atau terpampang di berbagai media online dan media sosial.
Pertanyaannya: apakah itu bentuk kezaliman?
KIta tentu bisa beda pendapat soal kesahihan penggsuran tersebut. Tapi saya akan berargumen bahwa keputusan Ahok itu jelas tidak bisa dikategorikan sebagai langkah anti orang miskin atau menzalimi orang miskin.
Persoalan Bukit Duri ini tidak sederhana dan rumit.
Penggusuran di bantaran kali Ciliwung dilakukan untuk mengatasi soal banjir. Titik. Di daerah itu tidak akan dibangun perumahan baru, apartemen atau mall yang nantinya akan dinikmati kalangan atas. Penggusuran dilakukan demi kepentingan publik.
Warga sedang melakukan class action di Pengadilan Negeri dan keputusan akhir belum lagi dikeluarkan. Namun Ahok tidak mau menunggu, karena menunggu keputusan pengadilan bisa memakan waktu lama. Proses pengadilan – termasuk banding ke pengadilan tingkat lebih tinggi – bisa belangsung lebih dari satu tahun lagi. Padahal, penanganan banjir sedang mendesak. Kalau misalnya keputusan akhir baru keluar tahun 2018, upaya penanganan banjir akan terus tertunda sampai sesudah 2018 itu.
Ahok juga tidak sembarang menggusur. Sebagian besar mereka yang mendiami wilayah yang digusur itu adalah warga yang tidak sah menempati lahan tersebut. Mereka sudah mendiami wilayah tersebut selama mungkin berpuluh tahun karena dibiarkan oleh pemerintah-pemerintah sebelumnya. Rencana menata Bukit Duri sudah lama dirancang tapi tidak pernah ada gubernur yang cukup punya komitmen untuk melakukannya.
Namun, rakyat digusur bukannya tanpa jalan keluar. Mereka tidak memperoleh ganti rugi dalam bentuk uang, tapi memperoleh hak atas rumah susun di Rawa Bebek, yang sudah dilengkapi perlengkapan rumah tangga, termasuk pesawat televisi.
Rumah susun itu tidak mereka miliki. Mereka digratiskan tinggal di sana selama beberapa bulan, tapi setelah itu mereka harus membayar sewa sekitar Rp 350 ribu per bulan. Â Bagi sebagian warga ini memberatkan, tapi memang tidak mungkin pemerintah membagi-bagi rumah gratis pada rakyat yang selama ini sebenarnya sudah menempati lahan secara illegal. Kalau dibagi gratis, ini akan terasa sebagai langkah yang tidak adil bagi rakyat secara keseluruhan. Â
Sebagian warga yang tergusur mengeluh karena lokasinya jauh sehingga banyak yang kehilangan lokasi tempat mencari nafkah. Sebagian orangtua juga mengeluh karena lokasi sekolahnya anaknya menjadi jauh. Tapi persoalannya, pemerintah memang tidak berhasil memperoleh lahan untuk membangun rumah bagi mereka yang tergusur  di daerah yang tidak bejauhan dari Bukit Duri. Dalam hal ini, warga memang terpaksa harus beradaptasi dengan lingkungan baru. Tentu tidak mudah, tapi ini terpaksa dilakukan demi kepentingan masyarakat lebih luas.
Dalam hal ini, kita perlu sadar, kesalahan penataan Jakarta selama ini  telah berdampak pada kekacauan pembangunan yang, pada gilirannya,  berdampak pada kesejahteraan masyarakat luas. Jadi selama ini orang tahu bahwa penataan Jakarta itu kacau, tahu sebenarnya apa yang harus dilakukan, tapi tidak cukup berani atau tega atau tegas untuk melakukannya.