Si (bakal) Kartu Sakti Bernama BPJS

Berikut adalah besaran iuran BPJS di tahun 2022.

Daftar iuran BPJS Kesehatan 2022:
Kelas I: Rp 150.000 per orang
Kelas II: Rp 100.000 per orang
Kelas III: Rp 35.000 per orang

Membaca besaran iuran tersebut jangan lihat dari kecilnya jumlah setoran tersebut. Tapi, silahkan dikalikan jumlah anggota keluarga yang kita miliki.

3. Karena merasa layanan yang diberikan oleh asuransi kesehatan dari BPJS tidak memenuhi standar yang diinginkan.

Kakakku, suatu hari bertanya padaku, bagaimana caranya agar bisa berobat dengan kartu BPJS.

"De, aduh, kesal banget kakak. Kakak bolak-balik ke RSUD nih dan selalu nggak kebagian jatah buat berobat. Padahal obat kakak sudah habis. Kok susah banget ya dapat layanan pakai kartu BPJS?"

FYI, kakakku suaminya sudah pensiun dari sebuah perusahaan BUMN. Ketika suaminya masih bekerja di BUMN, dia menggunakan layanan kesehatan asuransi swasta yang disediakan oleh kantor suaminya tersebut.  Setelah pensiun, tentu saja layanan eksehatan asuransi swastanya juga berhenti dan diganti dengan layanan asuransi kesehatan BPJS.  Kebetulan, kakakku menderita Stroke sehingga harus minum obat setiap hari tidak boleh putus setiap harinya, seumur hidup. 

Kebetulan, suamiku adalah seorang PNS sehingga aku beberapa kali menggunakan kartu BPJS karena memang semua PNS otomatis diberikan layanan asuransi kesehatan dari BPJS, disamping secara mandiri boleh menggunakan layanan asuransi swasta. Jadi memang double sih bayar iuran kepesertaannya. 

"Kak, memang begitu jika menggunakan BPJS. Jadi, setelah shalat shubuh, kakak harus ke Rumah Sakit  itu untuk mulai antri nomor. Kenapa? Karena biasanya peserta BPJS itu diberi jatah oleh rumah sakit swasta jumlah yang bisa dilayani setiap harinya. Misalnya dokter mata, hanya mau melayani 20 orang saja setiap harinya. Atau dokter jantung, tidak mau melayani lebih dari 50 orang dalam sehari dari kelompok BPJS. Atau dokter syarat cuma mau melayani 70 orang saja dari kelompok BPJS. Nah, karenanya kita harus "berebutan" untuk cepat-cepatan bisa dapat nomor jatah yang bisa dilayani tersebut. Jadi, mau nggak mau, harus antri setelah shalat shubuh di rumah sakit biar bisa dapat nomor jatah."

"Kenapa gitu sih De? Nggak kasihan apa sama yang sudah sakit lalu jauh-jauh datang ke rumah sakit tapi ditolak?"

"Mau nggak mau, kak. Karena kita harus berpikir sebaliknya juga. Bayaran untuk dokter yang melayani pasien BPJS itu harganya ditentukan oleh pemerintah dan jumlahnya kecil. Itu pun masih dipotong untuk biaya administrasi. Nah, kasihan kan dokternya sudah gempor harus melayani puluhan bahkan ratusan orang tapi digaji kecil? Nanti jika si dokter tidak bisa menyehatkan diri sendiri karena kurang gizi gimana? Kan orang yang bekerja keras banget butuh gizi yang berimbang juga. Istirahat yang cukup juga. Hal itu sulit dipenuhi jika dia dibayar amat murah. Lalu rumah sakit juga begitu. Kan rumah sakit butuh dana untuk membiayai keberlangsungan rumah sakit tersebut. Gaji karyawan administrasi, gaji para OB biar rumah sakit tetap bersih kinclong, belum lagi membiayai peralatan kesehatan di rumah sakit yang mahal. Belum lagi membiayai perawatan fasilitas yang ada di rumah sakit tersebut. Kan ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan tanpa harus menunggu tagihan dibayar oleh pemerintah gitu. Jadi, win wins solution-nya ya dengan membatasi pasien BPJS. Jadi mereka nerima pasien non BPJS. Pasien non BPJS ini bisa ditagih bayaran yang lebih besar. Ya buat subsidi silang dengan pasien BPJS itu."

"Iya sih... tapi kakak kasihan dengan suami kakak yang harus bolak-balik ke rumah sakit dan selalu gagal buat dapat kartu."