Perseteruan antara pihak oposisi dengan pemerintah Malaysia seperti tak kunjung berakhir. Setelah terus menggoyang pemerintahan Perdana Menteri (PM) Najib Razak dengan isu korupsi, pertengahan Mei lalu pihak oposisi melemparkan tuduhan terbaru, yakni pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Kemunculan tuduhan itu berdasarkan perintah cekal atas Maria Chin Abdullah, salah satu pemimpin demonstrasi besar tahun lalu. Chin, begitu ia akrab dipanggil, dicegah pergi keluar negeri untuk menerima penghargaan penegakan HAM, Gwangju Award, yang berlangsung di Korea Selatan (Korsel).
Perintah pencekalan membuat muntab aktivis perempuan HAM senior Malaysia itu. Ia menyebut, tindakan pemerintah Malaysia sungguh keterlaluan, menunjukkan keputusasaan dengan menggunakan segala cara untuk mempertahankannya.
Sebagaimana diketahui, Chin adalah pemimpin lembaga swadaya masyarakat (LSM) bernama “Bersih”. Dalam beberapa tahun terakhir, Bersih telah menggelar demonstrasi besar untuk menuntut reformasi sistem pemilu.
LSM ini pula yang menuding bahwa pemilu yang dimenangi PM Najib dipenuhi kecurangan. Kubu PM Najib sudah tegas menolak tudingan itu.
Kepentingan Nasional
Sementara Chin terus menggerutui sikap pemerintahan PM Najib atas dirinya, publik Malaysia melihat yang dilakukan otoritas keamanan sudah tepat, terutama bagi kepentingan hubungan internasional Malaysia. Korsel adalah salah satu mitra bisnis penting bagi Malaysia. Data investasi terkini Negeri Ginseng di Malaysia mencapai US$ 4 miliar.
Investasi itu semakin berkualitas karena pelakunya adalah korporasi besar mulai dari Samsung sebagai investor terbesar, Lotte, hingga Honam Petrochemical. Investasi besar yang juga menjamin kestabilan dunia ketenagakerjaan Malaysia.
Di sektor perdagangan, dalam lima bulan pertama 2016, kedua negara mencatat pertumbuhan sebesar 5,8 persen, hingga mencapai nilai US$ 7 miliar. Sebuah nilai yang cukup besar mengingat dunia bisnis global saat ini tengah mengalami kelesuan.
Lalu, apa kaitannya dengan kepergian Chin ke Korsel untuk menerima penghargaan HAM?
Publik Malaysia melihat, Chin akan membawa citra buruk negeri Malaysia di mata pemerintah dan juga rakyat Korsel. Isu pelanggaran HAM di Malaysia akan menjadi preseden buruk bagi calon investor karena secara otomatis akan meningkatkan level risiko bisnis yang kemungkinan berasal dari eskalasi politik menjadi konflik terbuka.