“PERS KONFERENCE”
Oleh: Puluhan Organisasi Serikat Buruh/Pekerja, 16 Februari 2014, Di Galery Café Taman Ismail Marzuki (TIM), Jln. Cikini Raya, Jakarta Pusat.
Ada persepsi yang berbeda-beda terhadap Pemilu 2014 khususnya pasca Keputusan MK yang memutuskan bahwa Pemilu Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden yang konstitusional harus dilakukan serentak, namun mulai berlaku tahun 2019. Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan akan semakin banyak kelompok yang menganggap Pemilu 2014 sebagai Pemilu yang tidak konstitusional alias cacat hukum. Bila hal ini terjadi maka negara dalam keadaan darurat konstitusi yang bisa berujung pada kekacauan politik. Dalam hal terjadi kekacauan konstitusi, maka diharapkan kepada semua pihak untuk menahan diri demi keberlangsungan jalannya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk itu, sudah selayaknya agar semua pihak, termasuk kaum Buruh/Pekerjayang berkepentingan dengan tetap tegaknya NKRI, perlu melaksanakan konsensus nasional dengan mendahulukan musyawarah untuk mufakat
Kaum buruh/pekerja harus melakukan langkah gerakan yang kebih jelas, terarah dan faktual. Buruh/Pekerja tidak hanya selalu menjadi korban kebijakan, korban politisi, korban sistem perekonomian bangsa dan korban pesta demokrasi akbar yakni Pemilu 2014 nanti. Tapi buruh harus dari sekarang untuk berpikir termaju, bagimana buruh/pekerja harus berdaulat secara politik kebangsaan. Bila terjadi gonjang ganjing politik pada Pemilu 2014 dengan ada kelompok yang mempertanyakan keabsahan hasil Pemilu 2014 pasca Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan terkait Pemilu Serentak akan di laksanakan tahun 2019, buruh harus memiliki sikap tegas melihat krisis politik dan krisis hukum yang akan terjadi jika terjadi hal-hal seperti darurat konstitusi, cheos massa, cheos politik dan sebagainya. Dan juga jika keabsahan Pemilu 2014 bisa di pertanggungjawabkan secara konstitusional maka buruh/pekerja juga harus memiliki sikap politik yang jelas juga.
Berbagai persoalan kaum buruh/pekerja sepanjang tahun ketahun, Pemilu ke Pemilu dan seterusnya, bertubi-tubi masalah buruh/pekerja dan kebangsaan menghujam kaum buruh/pekerja, sementara aksi-aksi baik yang dibangun secara aliansi taktis, aliansi permanen, forum, koalisi oleh masing-masing federasinya, kerap kali terlihat para federasi buruh/pekerja mengepung kantor-kantor pusat kebijakan pemerintahan untuk menuntut dan menolak sebuah kebijakan yang bila akan selalu mengancam hak-hak buruh. Akan tetapi selalu hal tersebut muncul fenomena “One Man, One Show”, yakni hanya di jadikan mainan politik oleh seorang politisi yang tidak memiliki latar belakang sebagai orang unionisme/serikat, hal ini yang pada akhirnya gerakan pekerja/buruh tidak pernah memiliki hasil yang betul-betul ada untuk membela kepantingan kaum buruh/pekerja, tetapi lebih cendrung kaum buruh secara politik dan kebijakan selalu menjadi korban.
Indonesia sebagai sebuah Negara yang meanganut sistem demokrasi, maka barang tentu intrumen demokrasi yang legalitas itu adalah partai politik (Parpol). Hajatan pembaruan mandat rakyat setiap lima tahun untuk menetapkan wakil rakyat maupun Presiden dan Wakil Presiden melalui Pemilu. Karena itu Pemilu 2014 seyogianya bisa berjalan lancar dan demokratis dan menjadikan moment pesta demokrasi akbar ini semua kaum buruh/pekerja secara keseluruhan untuk ikut terlibat dalam aksi-aksi politis, tidak hanya menjadi korban para politisi lagi. Sebab sadar tidak sadar kaum buruh/pekerja memiliki kekuatan ‘Preusser” yang kuat untuk bisa mempengaruhi dinamika politik nasional menjelang Pemilu 2014 ini. Selanjutnya yang harus menjadi fokus untuk memfaktualkan keinginan buruh/pekerja untuk dapat mempengaruhi dinamika politik nasional pada Pemilu 2014 adalah dengan melakukan konsolidasi nasional, konsolidasi daerah-daerah dan konsolidasi para pimpinan serikat buruh/pekerja untuk menyatukan satu kepentingan politik buruh/pekerja, yakni “CITA-CITA KEDAULATAN POLITIK BURUH DI INDONESIA.
