Dorong percepatan pembangunan jalan tol Padang Pariaman - Pekanbaru, Bupati Ali Mukhni bersama Kapolres AKBP Dian Nugraha  lakukan kunjungan langsung ke STA 36, di Korong Pasa Limau dan Korong Tarok, Kanagarian Kapalo Hilalang, Kamis pekan lalu.
Kunjungan langsung orang nomor satu di Kabupaten Padang Pariaman itu turut di dampingi Kepala Proyek PT. HKI Defi Andrian, beserta staf teknis pembangunan jalan tol Padang - Sicincin.
Kepala Proyek PT. Hutama Karya Indonesia (HKI) Defi Adrian mengatakan, penetapan lokasi 2 (Penlok) yang telah ditetapkan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno akan segera dikerjakan konstruksinya, seperti ST 36 di Tarok City dan ST 23 di gerbang IKK Parit Malintang.
"Pasca ditetapkannya Penlok 2 oleh Gubernur Sumatera Barat, tentunya pelaksanaan pengerjaan konstruksinya segera kita mulai. Adapun yang akan dikerjakan konstruksinya meliputi STA 36 dan STA 23," katanya.
Menurutnya, ini merupakan strategi percepatan pembangunan yang dilakukan dengan menyewa lahan masyarakat supaya pembangunan jalan tol dimulai dan juga paralel dengan proses pembebasan lahan warga.
Dia menyebutkan, adapun lahan yang sudah bebas dan sudah selesai pekerjaan fisiknya meliputi, Â STA 0+000 hingga 4+200 atau sepanjang 4,2 KM, tepatnya di Byy Pass, Kecamatan Batang Anai, dan itu perkiraan selesainya September 2020 ini.
Dan untuk pengerjaan STA lainnya, harapnya, bisa paralel juga dimulai Juni ini. "Kita terus berupaya bersinergi dengan masyarakat begitu juga sebaliknya, Masyarakat yang sudah bersedia dan dibayarkan sewa untuk percepatan pembangunan, meliputi STA 4+500 (1 bh Box Trafic) atau di 4,5 KM masih di Kanagarian Kasang dan STA 7+500 (1 bh jembatan sungai 2 Abutmen 3 Pier) atau 7,5 KM," sebut dia.
Dan baru-baru ini pengerjaan proyek juga sudah dimulai tepatnya di STA 23+000 atau di kilometer 23.000, tepatnya di Kanagarian Parit Malintang, itu yang baru dikerjakan adalah 1 unit Under Bridge atau jembatan Fly over.
Kenapa itu segera dikerjakan? Pertama, setelah dilakukannya pematokan oleh PUPR dan adanya dukungan dari pemilik lahan dan nagari untuk segera memulai pengerjaannya.
"Tak kalah pentingnya, dukungan Bupati Padang Pariaman dan Kapolres yang meminta agar segera dilaksanakan pengerjaan pembangunan proyek strategis nasional ini," ulasnya.
Terkait dengan proses pembebasan lahan warga, itu merupakan tanggungjawab PUPR.
Karena pengadaan tanah merupakan kewenangan PUPR dan PT. HKI sebagai pelaksana proyek.
