Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani meminta presiden Jokowi membenahi komunikasi publik para pejabat pemerintah terkait penanganan dan pengendalian Covid-19.
"Para pejabat pemerintahan seperti sedang mempertontotankan kepada publik tentang tidak adanya koordinasi dan standar komunikasi publik di lingkungan pemerintahan," tutur Arsul, seperti diberitakan Kompas.com.
Masih mengutip Kompas.com, Anggota komisi IX DPR dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani meminta pemerintah tidak terlalu tergesa-gesa merencanakan penerapan new normal.
"Kebijakan pemerintah yang non-scientific populisme membingungkan masyarakat. Apalagi ditambah komunikasi yang buruk dan bising di antara pejabat publik," kata Netty.
Semoga Pengerahan TNI/Polri bukan jalan pintas menuju new normal. Kendati presiden Jokowi menyampaikan pengerahan TNI/Polri yang masif adalah mendisiplinkan masyarakat sehingga kurva penyebaran Covid-19 semakin menurun---pemerintah juga perlu menakar kembali tingkat kedisiplinan para pejabatnya.
Kisruh bantuan mobil PCR BNPB yang diklaim Risma diperuntukkan bagi Surabaya dialihkan ke daerah lain merupakan adegan yang mempertontonkan rendahnya disiplin komunikasi.
Kita berharap new normal bukan situasi yang makin "new-sahin" masyarakat.[]
Jagalan 300520
