Agama dan Politik Kebangsaan

Agama dan politik sangat menarik untuk diperbincangkan dan seksi untuk diperdebatkan. Kini menjadi perbincangan yang dinikmati semua kalangan, akademisi dan para kyai. Padahal antara politik dan agama sesuatu hal posisi yang berbeda.

Agama membahas sesuatu yang dianggap suci. Sedangkan, Politik membahas sesuatu yang kurang baik yang penuh dengan intrik. Rekayasa-rekayasa yang menjadi perselisihan bahkan pertumpahan darah kerap kali terjadi.

Diceritakan oleh Muhammad Abduh bahwa sangat membenci terhadap politik. Beliau berdoa kepada Allah untuk berlindung dari orang yang berpolitik dan makna politik. Beliau memaknai Politik sebagian dari dasar neraka. Sementara itu, pucuk daunnya bagaikan kepala setan dan kenyang nya dari itu. Beliau sampai membenci sangat luar biasa. 

Timbulnya muncul pernyataan mengenai Bagaimana antara yang politik sakral dan politik yang provan ? Kita Sering memahami dan membaca digma, hubungan agama dan negara. Simbolistik atau integralistik, dimana agama dan negara menyatu. Agama menjadi ideologi politik. Contohnya, Arab Saudi menerapkan Paradigma integralistik. Ada negara yang menjadikan dasar ideologi.   Paradigma sekuralistik. Memisahkan antara agama dan negara. Agama dianggap sebagai privat dan tidak bisa diganggu oleh siapapun. 

Indonesia ialah negara Pancasila. Para kyai dan ulama. NU menganggap darul misal dan darul wahadi wasaadah. Bangsa Indonesia menyadari bahwa Indonesia negara Pancasila. Indonesia bukan agama dan bukan sekurel, tutur beliau". 

Indonesia telah menetapkan sebagai negara Pancasila. Pancasila sebagai konstitusi nasional. Sebelum menetapkan Pancasila seringkali terjadi perdebatan. Relasi agama dan negara. Imam Ghazali menempatkan hubungan agama dengan negara seperti dua mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Misalnya, bayi kembar. Kalau sebuah negara tidak ada yang menjaganya maka akan hilang atau tidak ada asalnya akan hancur. Untuk itu, antara agama dan negara harus saling melengkapi. 

Bahkan dalam itibrul Mahbub Ada tiga tipologi politik, pertama siyasatul nubuwa, ulama, mulk wa sulthon. Politik para nabi, tidak pernah mengurusi dunia tetapi lebih ke arwah atau ruhaniyah. Politik para penguasa dan para raja. Lebih mengarah ke sifat dhohiriyah. Melanjutkan politik para nabi yaitu politik ulama. Gus Dur menyebutnya sebagai politik kebangsaan. Politik para raja penuh dengan intrik dan ketidakpatuhan antara satu orang dengan orang lain. Politik para ulama memberikan nasihat kepada para raja. Bersatunya politik arwah dan abdan yang mampu membahagiakan. Politik jika tidak dikawal dengan nilai-nilai agama maka bisa berantakan. 

Pemerintahan untuk melanjutkan khilafah untuk nubuwah. Untuk menjaga nilai-nilai agama dan menyejahterakan manusia. Inilah tugas orang sebagai politik. Nilai-nilai agama sebagai landasan etik, dan moral. Masyarakat Indonesia sangat religius dapat dilihat dari adanya perayaan keagamaan. Orang Indonesia mengembalikan apapun dikembalikan ke agama. Contohnya, orang yang hamil 3 bulan di bancaki sebagai bentuk rasa syukur atas karunia Tuhan. 

Praktik implementasi negara, didalam kenegaraan kegiatan diawali dengan berdoa. Dokumen penting negara muncul. Dalam UUD 1945 pada alinea keempat atas berkat Rahmat Allah SWT didapatkan melalui perenungan dan bisa diterima oleh semua masyarakat Indonesia. Dalam memilih kalimat atau frasa dalam kenegaraan luar biasa dalam menyusunnya tanpa ada sedikitmu menyudutkan satu pihak. 

Didalam pelaksanaan HAM, konstitusi negara Indonesia. Amandemen ke satu. Muatan HAM pemaknaan luar biasa. Salah satu termasuk dalam maqosiduh syariah. Indonesia ialah pulau majemuk. Indonesia sebagai negara pluralitas. Sebagai negara harmoni dan saling tolong menolong maupun saling sapa menyapa. Setiap umat Islam menaati perjanjian yang telah dibuat. Mengharamkan yang haram dan menghalalkan yang halal. Pernah ada yang mendirikan negara Islam. Kejadian itu pernah diadakan dan jika terjadi maka bisa memecah belah seluruh masyarakat Indonesia. HAM di Indonesia bukan mutlak, turu beliau. Sumber HAM berasal dari nilai-nilai agama. HAM ada hak asasi dan kewajiban. Dalam hak asasi ada pembatasan hak orang lain dan hak untuk diri sendiri. Pentingnya hidup diatur oleh regulasi agar memperoleh keamanan. 

Dalam praktik demokrasi Indonesia. Indonesia termasuk negara muslim terbesar dan mendapatkan peringkat 3 negara demokrasi di dunia. Indonesia di puji oleh berbagai negara. Pemilu dilakukan beberapa kali. Beliau pesan, untuk pemilu pada tahun 2023 harus lebih dewasa. Perbedaan politik diperbolehkan. Masalah agama saya berbeda dan tidak ada yang melarangnya. Masalah perbedaan tidak menjadi pemecah tetapi menjadi satu kesatuan.