Kekerasan Terhadap Audrey (14), Siapa yang Bertanggung Jawab?

Jagat media sosial dihebohkan oleh pemberitaan pengeroyokan yang dilakukan oleh sekelompok siswi SMA terhadap seorang siswi SMP berinisal AY (14) di Pontianak. Masyarakat ramai-ramai mengutuk pelaku dan mengkampanyekan taggar #JusticeForAudrey. 

Masyarakat juga membuat petisi di Change.org agar kepolisian segera menghukum pelaku kekerasan dengan hukuman yang setimpal. Sejauh ini, petisi telah ditandatangani oleh lebih dari tiga juta orang. 

Usut punya usut, penyebab pengeroyokan tersebut adalah persoalan sepele. Salah seorang pelaku merasa tersinggung akibat komentar korban di media sosial. Pelaku, yang merupakan mantan pacar dari kakak korban, bersama teman-temannya menjemput korban dan mengajaknya ke suatu tempat. 

Seakan tak curiga, korban mengukuti dan akhirnya dikeroyok secara bersamaan. Dikabarkan pengeroyokan cukup sadis sehingga mengakibatkan korban mengami depresi berat, baik secara fisik maupun psikis.

Baik pelaku dan korban, masing-masing masih dibawah umur. Dalam kasus kekerasan yang dilakukan anak, biasanya yang menjadi sorotan adalah keluarga dan sekolah. 

Hal tersebut sangat wajar mengingat dua lembaga tersebut paling berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Presiden Joko Widodo juga berkomentar mengnai kasus yang menimpa AY dan tak luput mengingatkan pentingnya pengawasan yang dilakukan oleh keluarga. 

Dalam kajian Sosiologi, perilaku kekerasan yang dilakukan oleh anak adalah bagian dari perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang adalah dampak sosialisasi yang tidak sempurna. Mari sedikit kita lihat bagaimana perkembangan keluarga dan sekolah di zaman sekarang yang kemungkinan turut serta mengkondisikan terjadinya perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak.

Karena perkembangan ekonomi dan kemajuan industri, fungsi keluarga telah mengalami banyak perubahan. Fungsi-fungsi utama keluarga yang dulu dilakukan oleh orang tua, kini mulai diambil alih oleh institusi di luar keluarga. Orang tua menitipkan anak-anaknya ke lembaga pendidikan yakni sekolah untuk diberikan pengajaran tentang nilai, norma, dan kecerdasan. 

Di perkotaan, karena tuntutan ekonomi, banyak orang tua yang bekerja dari pagi hingga sore hari bahkan malam hari sehingga intensitas dan durasi tatap muka dengan anak sangat sedikit. Akibatnya, anak kurang memiliki kedekatan dengan orang tua dan lebih nyaman berbagi cerita dan masalah dengan teman-temannya. 

Karena orang tua sibuk bekerja, mereka juga tidak punya waktu banyak untuk memperhatikan pergaulan anak-anaknya. Sudah banyak penelitian yang membuktikan bahwa salah satu penyebab utama dari perilaku kenakalan remaja atau anak ialah karena kurang kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya.

Di sisi lain, lembaga pendidikan yang diharapkan menggantikan peran orang tua dalam melakukan pendidikan kepada anak, dihadapkan pada paradoks. Pendidikan dalam masyarakat industri sangat berorientasi pada kecerdasan otak dibanding etika dan moral. 

Di Indonesia, meskipun tujuan utama pendidikan dalam kurikulum Sisdiknas ialah menciptakan peserta didik yang bermoral dan bertakwa pada tuhan YME, tapi implementasi dari tujuan tersebut sangat jauh. 

Contoh kecil ialah durasi jam pelajaran agama di sekolah sangat sedikit. Begitupula, ujian pelajaran agama tidak masuk kedalam Ujian Nasional sebagai standar kelulusan siswa. Akibatnya, sekolah banyak menghasilkan siswa-siswa cerdas secara otak namun kurang memiliki etika yang sesuai dengan nilai dan norma yang hidup di masyarakat Indonesia. 

Tentu tidak ada diantara kita yang menginginkan kasus yang menimpa AY terulang kembali. Meskipun, mungkin kasus yang menimpa AY hanyalah satu dari sekian banyak kasus kekerasan yang menimpa anak atau dilakukan oleh anak. Namun, melihat perkembangan masyarakat seperti sekarang, sangat mungkin kasus-kasus serupa tetap terjadi. 

Solusi yang mungkin bisa dilakukan untuk bisa menghindari, mengurangi, atau jika bisa mengehentikan perilaku menyimpang bisa dilakukan dengan dua cara, yakni secara legal-formal dan sosial-kultural.

Cara legal-formal yakni meninjau kembali kurikulum pendidikan nasional kita yang pada prakteknya ternyata jauh dari tujuan pendidikan yang menciptakan peserta didik yang bertakwa kepada Tuhan YME. 

Cara legal-formal yang lain ialah meninjau kembali UU Perlindungan Terhadap Anak dengan memeperkuat aspek hukuman bagi pelaku agar menimbulkan efek jera, baik bagi orangtua maupun anak. Kabarnya revisi UU ini masih menjadi pembahasan di DPR. 

Sementara, cara sosial-kultural yang dilakukan ialah memperkuat kembali pengawasan dan perhatian keluarga kepada anak, khususnya dari orang tua. Sesibuk apapun orang tua di luar rumah, pendidikan dan perhatian terhadap anak tetap menjadi aspek penting yang tidak boleh diabaikan. 

Jangan sampai orang tua menyesal di kemudian hari setelah melihat anaknya terlibat dalam perilaku menyimpang atau perilaku kekerasan, baik sebagai pelaku maupun korban.

Tentu solusi diatas masih sangat terlalu umum, akan tetapi dua solusi diatas adalah pintu masuk bagi kita untuk menganalisa agar kasus kekerasan terhadap anak tidak terulang kembali. Karena, melihat perkembangan masyarakat seperti dijelaskan di atas, kita semua bertanggung jawab dalam menciptakan kondisi terjadinya kekerasan tersebut. 

Maka sudah seharusnya kita merenungkan dan meninjau kembali peran yang bisa kita lakukan, terutama melalui cara-cara sosial-kultural, sambil menunggu dan mengusahakan perubahan legal-formal yang akan memperkuat perlindungan terhadap anak. 

Semoga kasus kekarasan terhadap anak tidak terjadi lagi dan AY diberikan kekuatan untuk bangkit dan menjalani kembali hidupnya dengan normal.