Betapa senang hati saya ketika mengurus surat di sebuah kantor kelurahan di Jakarta Selatan pada medio Februari 2011 lalu. Saya diarahkan ke lantai dua gedung baru tersebut, dan bertemu petugas yang mengurus surat yang saya perlukan.
Setelah menginformasikan apa yang diperlukan dan menyerahkan beberapa persyaratan, saya mohon ijin untuk menunggu saja di ruang tunggu. Petugas, seorang Ibu dengan pakaian seragam Pemda DKI Jakarta berwarna coklat mengangguk dan  mempersilhakan.
Beberapa majalah terbitan Pemda DKI Jakarta terbitan akhir terletak di atas meja kaca. Saya mencari tulisan atau berita yang menarik untuk dibaca. Setelah selesai membaca beberapa tulisan, mata saya tertumbuk pada standing iklan yang tercetak bagus. Iklan tersebut menamapilkan wajah Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo. Bukan wajah pak gubernur yang menarik, tapi kata-kata dalam iklan tersebut memberikan saya optimisme
Dalam iklan tersebut antara lain tertulis kalimat yang kurang lebih begini: Terima kasih kami atas rasa hormat Anda kepada pegawai Pemda DKI Jakarta. Tapi dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Anda, saya minta agar Anda jangan memberi uang semir, uang jasa, uang administrasi kepada petugas dalam kantor ini.
Saya langsung merasa bangga dalam hati. Betapa tidak, sebagai pengajar Pegawai Negeri Sipil (PNS) Â dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang membawakan materi "Etika Pemerintahan", "Pelayanan Prima", perintah Bang "Foke" akan merubah imej PNS di lingkungan Pemda DKI Jakarta, yang selama ini maaf, belepotan dengan uang suap, uang semir, uang administrasi yang selalu diminta petugas dari rakyat yang meminta pelayanandi kantor seperti kantor kelurahan dan kecamatan. Hati saya nyeletuk, ini dulu baru pelayanan publik.
Kurang lebih setengah jam saya menunggu, nama saya dipanggil petugas. Saya yakin surat yang ditunggu sudah selesai. Dan benar, Ibu yag menangani urusan surat tersebut menerangkan tentang surat yang diminta, bahkan minta saya membaca ulang, mungkin ada yang salah ketik. Isi surat benar, tidak ada identitas yang salah ditulis. Lalu saya masukkan surat tersebut ke dalam map, dan ancang-ancang mohon pamit, apalagi mengingat standing iklan di depan pintu masuk, maka saya akan mengucapkan kata terima kasih,
Tetapi pikiran saya yang terbentuk dari iklan di depan pintu, ternyata salah total. Ketika saya membereskan map, petugas di depan saya mengatakan, ...."pak, uang administrasi, berapa saja, terserah Bapak". Saya muak kepada Ibu PNS Pemda DKI Jakarta ini. Betapa gak tau malunya dia, tidak menghargai perintah gubernur seperti tertulis pada iklan yang di depan ruangnnya, pasti dia baca tiap saat karena harus lewat iklan tadi. Tapi saya tanpa komentar, membuka dompet membayar beberapa puluh ribu, lalu mengucapkan terima kasih, sekedar basa-basi...tapi sebenarnya basi.... tindakan serta mental Ibu ini.
Pemerintah melalui Menteri Keuangan sudah mengeluarkan Surat Edaran, terhitung mulau tanggal 1 pril 2011, seluruh PNS, anggota TNI/Polri, CPNS, pensiunan memperoleh kenaikan gaji antara 10 hingga 15 persen. Pembayaran dihitung mulai 1 Januari 2011, atinya berlaku surut.
Kenaikan gaji, apakah mampu mengikis habis mentalitas birokrat yang negatip seperti minta uang semir, minta uang administrasi, seperti kasus yang saya, dan pasti menjadi juga pengalaman dari masyarakat yang lain? Tentu naik gaji bukan sepenuhnya dimaksudkan mengikis mentalitas buruk birokrat sepeeti di atas. Tapi, naik gaji, memberikan tambahan pendapatan, sebagai berkat. Kalau kita sebagai pribadi yang senantiasa mensyukuri berkat, maka naik gaji, bukankah sepantasnya mampu mengurangi bahkan menghapus tindakan main peras kepada publik yang minta dilayani oleh birokrat? Nai gaji, bukankah alat pemacu meningkatkan pelayanan kepada publik? Idealnya memang demikian.
Salah satu alat ukur dari birokrat berkualitas adalah pelayanan sesuai standar yang ditetapkan. Jadi, jika suatu urusan tidak perlu membayar, ya jangan minta rakyat membayar dengan alasan uang administrasi. Nomenklatur uang administrasi, "binatang" apaan tuh? Setiap unit dalam instansi pemerintahan di negara ini telah diprogramkan sedemikian rupa untuk melayani publik/rakyat. Mulai dari SDM atau pegawai, meja, kursi, kertas, komputer, printer, dan sebagainya. Anggaran untuk pengadaan semuanya tersedia dalam unit bersangkutan. Jadi, tidak ada alasan memungut lagi biaya administrasi, kecuali untuk urusan tertentu yang memang harus membayar, tapi indeks atau tarif pembayaran ditetapkan berdasarkan standardisasi yang pengkajiannya telah melihat banyak aspek.
SDM, dalam hal ini PNS, CPNS, anggota TNI/Polri tiap hari kerja memperoleh uang makan, uang lauk pauk. Jadi, tidak ada alasan lagi memungut, minta-minta dengan dalih uang administrasi kepada pelanggan yang membutuhkan suatu pelayanan dari unit pemerintahan, kecuali pada unit pemerintahan tertentu yang meang mempunyai peraturan untuk membayar atas suatu urusan tertentu pula.