Pemerintah resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada 4 September 2022. Tiga hari kemudian, 7 September 2022, naiknya tarif dasar transportasi diumumkan, juga diikuti kenaikan harga sejumlah bahan pokok. Inflasi terjadi. Lantas, apa kabar dengan ketahanan perbankan kita?
Begini. Dari kacamata ekonomi makro, inflasi justru diperlukan agar perekonomian stabil, asalkan masih dalam tingkat yang wajar, antara 2% sampai 3% per tahun.
Bahayanya itu kalau yang terjadi adalah hiperinflasi alias inflasi yang tak terkendali, saat harga-harga barang dan jasa meroket, dan nilai uang turun drastis. Inflasi inilah yang harus dihindari karena ini adalah bencana ekonomi.
Nah, biasanya saat inflasi tinggi terjadi, bank sentral dalam hal ini Bank Indonesia (BI) akan menaikkan suku bunga acuan.
Teorinya, ketika suku bunga naik, permintaan pinjaman pada bank akan menurun. Sebaliknya aksi menyimpan uang atau menabung di bank bisa meningkat karena bunganya naik.
Kalau suku bunganya rendah alias tidak dinaikkan, pengajuan pinjaman cenderung meningkat, baik dari individu maupun pengusaha.
Situasi ini akan berpengaruh pada peningkatan jumlah uang yang beredar di masyarakat dan meningkatnya permintaan barang dan jasa. Teorinya, saat permintaan meningkat maka harga barangnya akan naik, semakin mendorong inflasi.
Inilah bencana yang tadi saya maksud. Tatkala inflasi melaju dengan kenaikan harga yang tak terkendali, sudah tentu daya beli masyarakat merosot. Saat itulah perekonomian memburuk, tidak tumbuh, bahkan terpuruk.
Jadi strategi umum untuk mengendalikan inflasi, terlebih setelah kenaikan harga BBM, yaitu menekan peredaran uang di masyarakat agar kenaikan harga bisa terkendali.
Caranya, menaikkan suku bunga acuan. Dan, perkiraan saya saat ini suku bunga acuan bisa naik lebih tinggi dibandingkan perkiraan awal.
