Bagaimana Penerepan Konsep Pemerintahan Katalis di PLN?

Penerapan tugas pemerintah adalah mengarahkan bukan mengayuh perahu. Memberikan pelayanan adalah mengayuh dan pemerintah tidaklah pandai mengayuh. Pemerintahan diibaratkan sebuah perahu, peran pemerintah bisa sebagai pengemudi yang mengarahkan jalannya perahu, atau sebagai pendayung yang mengayuh untuk membuat perahu bergerak

Analisis Kegiatan Pemerintah Nasional yang sudah menerapkan konsep pemerintahan katalis.

Perusahaan Listrik Negara atau PT PLN merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengurus segala hal berkaitan dengan kelistrikan di Indonesia, mulai dari produksi hingga distribusi dan pengelolaan sampai pembayaran listrik hampir mencakup seluruh wilayah Indonesia. 

PLN tidak hanya menyelenggarakan tenaga listrik untuk penggunaan rumah tangga dan fasilitas umum, juga menyediakan listrik bagi industri dalam skala besar.

Mengikuti perkembangan zaman, perusahaan yang memiliki logo petir ini telah bertransformasi menjadi PLN menerapkan konsep pemerintahan katalis dengan mitra swasta.

Kegiatan pemerintahan nasional yang sudah menerapkan pemerintah katalis untuk membuat perahu bergerak dengan mengayuh terlihat orang-orang mau tak mau harus mengantri untuk membayar segala macam termasuk pembayaran di mengantri di kantor-kantor PLN. 

Kini masyarakat bisa membayar listrik dan pemerintah melayani meja tersebut telah menjalin mitra dengan swasta sehingga masyarakat bisa membayar tagihan listrik online di Tokopedia baik lewat HP maupun melalui browser komputer. 

Kunjungi laman Tokopedia PLN Tagihan Listrik dengan masukan nomor pelanggan dan rincian akan otomatis muncul jika nomor pelanggan yang  masukan sudah benar untuk transaksi.

Pemerintahan katalis sebagai pemerintahan yang mampu menciptakan kondisi yang mudah bagi seluruh warganya untuk tumbuh dan berkembang secara efektif dan efisien dalam pembayaran listrik. 

Secara implisit hal ini mengandung makna bahwa pemerintah lebih banyak memberikan peran dan tanggung jawabnya kepada swasta dan masyarakat dalam menyelenggarakan urusannya baik melalui tidak melalui privatisasi dan lisensi tapi konsesi dan kerjasama operasional antara PLN sebagai pemerintahan dan tokopedia sebagai pihak swasta.

Dalam hal ini, pihak swasta dengan nama tokopedia diajak untuk memikul peran dan tanggungjawab, yang selama ini terkesan hanya ditanggung oleh pemerintah atau hanya tergantung pada PLN sebagai pihak pemerintah.