PPKM, Penuh Penderitaan/Penyelamatan kepada Masyarakat?

Jumlah angka positif  tertinggi saat ini terjadi pada bulan Juli 2021. Pada tanggal 1 Juli kasus positif di Indonesia terus bertambah dan bahkan menembus rekor baru dengan jumlah 2.203.108 kasus. 

Dan oleh karena itu terciptalah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau yang disingkat dengan PPKM secara darurat pada pulau Jawa dan Bali. 

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (disingkat dengan PPKM) adalah kebijakan Pemerintah Indonesia sejak awal tahun 2021 untuk menangani pandemi Covid-19 di Indonesia. Sebelum pelaksanaan PPKM, pemerintah telah melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berlangsung di sejumlah wilayah di Indonesia. PPKM berlangsung di beberapa wilayah yang menjadi titik penyebaran infeksi Covid-19, yakni di Pulau Jawa dan Bali.

PPKM yang terjadi dalam kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia telah mengubah segala pola kehidupan masyarakat. 

Sehingga berdasarkan definisi perubahan sosial menurut Kingsley Davis, dapat disimpulkan perubahan sosial adalah suatu proses di mana terjadi perubahan struktur dan fungsi suatu sistem sosial. Unsur-unsur yang mengalami perubahan dalam masyarakat, ini mengacu kepada nilai-nilai sosial, pola perilaku, organisasi, stratifikasi sosial, kebiasaan, dan lain sebagainya. 

Perubahan sosial yang terjadi di masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan antara lain, seperti Pendidikan yang mulai melakukan kegiatan belajar mengajar secara daring, ekonomi yang para pekerja perkantoran di sektor non-esensial wajib menerapkan bekerja dari rumah, sosial masyarakat yang mewajibkan untuk menggunakan masker di luar rumah ataupun seperti pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan dan tempat makan, kehidupan beragama yang membuat beberapa tempat beribadah ditutup sementara, dan sebagainya.

Setelah membahas apa itu PPKM sendiri dan latar belakangnya, kami bisa melihat dan semakin sadar kenapa PPKM itu bisa ada. Bila dikaitkan dengan teori faktor penyebab perubahan sosial, PPKM bisa terjadi dari internal maupun eksternal. 

Namun kebijakan PPKM mayoritas disebabkan dari dalam masyarakatnya. Banyaknya mobilitas pada bulan Juni pada hari raya Paskah dan Lebaran yang memicu peningkatan angka positif di Indonesia. Pada hari raya Paskah berdasarkan data Peningkatan Volume Lalu Lintas. 

Secara total, kendaraan yang kembali ke kawasan Jabodetabek pada tanggal 4 April mencapai 193.412 kendaraan, sedangkan total kendaraan yang kembali ke kawasan Ibu Kota mencapai 343.962 kendaraan. Data tersebut didapatkan dari lima gerbang tol yang dikelola Jasa Marga, yakni Gerbang Tol (GT) Barier/Utama, GT Cikupa, GT Ciawi, GT Cikampek Utama, dan GT Kalihurip Utama. 

Angka yang tinggi juga terjadi pada saat hari raya Lebaran. Walaupun pemerintah sudah menduga dan melakukan tindakan preventif, melalui data yang didapatkan Kementerian Perhubungan sekitar 18 juta orang tetap mudik. Kepala Korps Lalu Lintas mencatat kendaraan yang keluar dari Jakarta mencapai angka tiga juta lebih.  

Sumber : Kompas.com

Namun, tetap ada yang menjadi faktor eksternal yaitu varian baru dari Covid-19 varian Delta. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan, ada varian B.1.617 ditemukan pada dua kasus positif Covid-19 di Jakarta.  

Berdasarkan catatan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 per 11 Juni 2021, kasus Covid-19 di Jakarta naik 302 persen dalam 10 hari terakhir dari bulan Mei. Secara garis besar, PPKM terjadi karena faktor dari masyarakatnya sendiri dan dari luar masyarakatnya. Banyak yang melanggar dan ada juga varian baru yang semakin menunjang pemerintah untuk melaksanakan PPKM.

PPKM darurat membawa perubahan yang memukul mundur produktivitas masyarakat dan perekonomian negara. Pusat perbelanjaan, rumah makan, tempat rekreasi dan masih banyak lagi terpaksa menutup lebih awal agar mengurangi persebaran virus. Pembatasan waktu makan ditempat menjadi 20 menit adalah salah satu cara pemerintah Jakarta mengurangi persebaran virus. Tidak bisa dipungkiri bahwa kebijakan PPKM memberikan dampak yang signifikan bagi kehidupan masyarakat Jakarta. 

Berbagai usaha dalam berbagai sektor telah mengalami kejatuhan semenjak PPKM dimulai karena situasi memperketat kegiatan dagangnya. Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) merupakan salah satu bentuk usaha yang terbentur oleh pemberlakuan PPKM. 

Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Eddy Suyanto, mengatakan dalam artikel Kompas, "Jika PPKM masih lanjut di Agustus, diperpanjang kami yakin ini akan kembali ke skenario terjelek tahun lalu, dimana saat itu PSBB ketat awal 2020 kapasitas drop hingga 30 persen. Ada perumahan sebanyak 20.000 karyawan dari total 150.000 karyawan, nah ini akan terjadi lagi, tidak bisa kami hindari.".

Beberapa kasus lainnya yang dapat kita ambil sebagai cerminan realita yang pertama adalah tutupnya pusat perbelanjaan atau mall. Pusat perbelanjaan pada umumnya mempekerjakan banyak orang sehingga bila PPKM darurat kembali berlanjut dan mall belum buka, PHK tidak bisa dihindari. 

Yang kedua adalah bangkrutnya pedagang pasar. Peristiwa pandemi mencatat rekor dimana banyak pedagang yang bangkrut dan menjual asetnya untuk membayar utang. 

Di masa PPKM Darurat pasar tradisional buka sampai pukul 13.00 WIB dan yang diperbolehkan membuka lapaknya hanya pedagang bahan makanan dan obat-obatan saja. Jadi tidak sedikit pedagang kecil seperti mainan, aksesoris, pakaian yang tutup sementara. 

Yang ketiga adalah sulitnya kondisi hotel dan restoran. Untuk perhotelan, Hariyadi, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, mengatakan bahwa kondisinya sudah drop. Sedangkan bagi restoran, walaupun sudah dibantu melalui penjualan online, banyak pihak yang masih merasakan loss karena omset yang dicapai tidak sebesar biasanya.

Sumber : Tribun News

Dengan demikian dapat dilihat bahwa PPKM cukup membentur perekonomian masyarakat Jakarta. Jika disambungkan ke teori dampak perubahan sosial, fenomena tersebut dapat menimbulkan  disintegrasi sosial. Hal ini dapat kita lihat dari adanya pihak yang tidak setuju diperpanjangnya PPKM dengan alasan perekonomian mandek. 

Suara Milenial Institute mengadakan sebuah survei bertema "Survei Persepsi Milenial atas PPKM & Partai Politik". Hasilnya sebagai berikut, "Ketika ditanyakan kepada responden terkait setuju tidaknya jika pemerintah melakukan perpanjangan PPKM Darurat. 

Terlihat publik yang tidak setuju atas perpanjangan PPKM Darurat atau PPKM level 4 lebih besar, yaitu 44,3 persen. Ketimbang publik yang setuju perpanjangan PPKM, sebesar 40,6 persen. Sedangkan 15,1 persen menjawab tidak tahu.". 

Dengan adanya pihak yang merasa dirugikan akibat diperpanjangnya PPKM dapat terbentuk kubu yaitu pihak pro-ekonomi, pihak pro-kesehatan, dan pihak netral. 

Tentunya, latar belakang masyarakat yang berbeda-beda dapat menjadi alasan mengapa mereka berdiri di satu kubu atau yang lain, kita dapat mengambil contoh seorang pegawai negeri yang upahnya tidak terkena dampak secara langsung dan masih mampu untuk hidup secara nyaman sehingga ia tidak memiliki alasan untuk tidak menyetujui diperpanjangnya PPKM, sedangkan pedagang kaki lima di luar sana yang tidak bisa beroperasi secara normal dan terpaksa harus memberhentikan dagangannya akan cenderung tidak setuju karena merasa dirugikan. Jika tidak ditangani maka kasus ini dapat mengerucut menjadi konflik yang lebih besar. 

Pemerintah telah mengambil langkah untuk menanggulangi krisis yang akan dihadapi selama masa PPKM Darurat seperti memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU). BSU minimum disalurkan Rp 5 juta selama 3 bulan. Hal ini dilakukan untuk mencegah perusahaan besar maupun usaha informal yang cashflow-nya berdarah agar tidak PHK sepihak selama perpanjangan PPKM.

Kesimpulan dari pembahasan ini, betul bahwa PPKM termasuk ke dalam kategori perubahan sosial. Telah dibuktikan bahwa PPKM merubah bentuk interaksi, pola sosial, terutama sektor ekonomi yang memiliki peran penting dalam masyarakat luas dan terjadi secara cepat. Selain itu, dengan adanya kebijakan pemerintah dalam bentuk PPKM menciptakan adanya kubu pro ekonomi yaitu orang-orang yang lebih mementingkan sektor perekonomian yang menunjang kehidupan dan pro kesehatan, orang-orang yang secara ekonomi lebih stabil sehingga menuruti kebijakan pemerintah. 

Penulis : Joshua Benaya R., Calista Rachel, Raynerius Raquel R., Imanuel Ingerian Achim, dan Sasha Verena.

Sumber :

1. UPDATE 1 Juli: Rekor 253.826 Kasus Aktif Covid-19, Tertinggi Selama Pandemi

2. UPDATE Corona Indonesia 2 Juli 2021: Pecah Rekor Lagi, Tambah 25.830 Kasus, Total 2.228.938 Positif

3. Resmi Berlaku, Ini Alasan Pemerintah Terapkan PPKM Darurat Jawa-Bali 

4. PPKM, Analisis Data dan Tindakan Selanjutnya Media Indonesia 

5. Dijalankannya PPKM Darurat, Bagaimana Dampak pada UMKM ? -- Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII

6. Melihat Dampak Bagi Pelaku Usaha jika PPKM Skala 4 Terus Diperpanjang Halaman all - Kompas.com

7. Apa Dampak PPKM Terhadap Perekonomian Nasional? Ini Penjelasannya.