Antara Loyalitas dan Profesionalisme, Dilema Kepala Daerah dalam Pusaran Instruksi Politik

Menjadi kepala daerah itu bukan cuma soal memimpin daerah, tapi juga harus pandai menyeimbangkan loyalitas ke partai dan tanggung jawab ke masyarakat. 

Seperti yang terjadi baru-baru ini, Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, meminta kepala daerah dari partainya untuk menunda keikutsertaan dalam retret yang diadakan oleh Kemendagri di Magelang. Tentu saja, instruksi ini langsung jadi perbincangan.

Di satu sisi, keputusan ini dianggap sebagai bentuk solidaritas terhadap partai setelah Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto, tersandung kasus hukum. Tapi di sisi lain, kepala daerah punya amanah besar untuk menjalankan tugas dan mengabdi pada masyarakat. 

Lalu, mana yang harus mereka dahulukan? Patuh ke partai atau fokus bekerja untuk rakyat?

Baca juga: Memaknai Efisiensi, Antara Realitas dan Retorika Anggaran

Belenggu Para Kepala Daerah Terpilih

Memimpin daerah dengan latar belakang partai besar punya plus minusnya. Dukungan politik jelas membantu mereka terpilih, tapi setelah duduk di kursi kepala daerah, muncul konsekuensi. Mereka harus tetap mengikuti arahan partai, walaupun terkadang kebijakan partai bisa berseberangan dengan kepentingan daerah.

Kalau mereka memilih untuk ikut instruksi partai, bisa-bisa mereka dicap lebih memikirkan partai daripada rakyat. Tapi kalau mereka lebih memilih tugas pemerintahan, bisa dianggap membelot dan kurang loyal terhadap partai yang telah mengusung mereka. Posisi seperti ini jelas sulit, bagaikan buah simalakama. Mau tetap ikut aturan partai atau bergerak lebih leluasa demi kepentingan rakyat?

Jargon Petugas Partai vs Otonomi Daerah

Baca juga: " Wamenaker Kabur Aja", Rakyat Punya Solusi #KaburAjaDulu?

Sebutan "petugas partai" sering kali menjadi sorotan dalam dinamika politik Indonesia. Kepala daerah yang berasal dari partai tertentu dianggap harus tunduk pada garis kebijakan partai. 

Baca juga: DPR dan Larangan Utang Haji, Perlindungan atau Penghalang Ibadah?

Tetapi apakah ini benar-benar diperlukan? Faktanya, kepala daerah terpilih sering kali berkoalisi dengan partai lain dalam menjalankan pemerintahan daerah. 

Mereka harus bisa membangun sinergi dengan berbagai pihak, bukan hanya mengikuti arahan satu partai saja.

Jika setiap keputusan kepala daerah selalu harus mendapatkan restu dari partai, maka apa gunanya otonomi daerah? Idealnya, mereka bisa bekerja secara profesional tanpa harus selalu mengikuti kepentingan partai. 

Apalagi, rakyat memilih mereka bukan hanya karena partai, tetapi juga karena harapan akan kepemimpinan yang kompeten dan berpihak pada masyarakat.

Otonomi daerah seharusnya memberi keleluasaan kepada kepala daerah dalam mengambil keputusan terbaik bagi warganya. Tapi dalam praktiknya, kebebasan ini sering terbentur kepentingan partai. 

Saat kepala daerah harus menunggu instruksi dari pusat sebelum bertindak, apakah mereka benar-benar memiliki kewenangan? Atau justru hanya menjadi perpanjangan tangan partai politik? 

Kalau terus begini, apa artinya otonomi daerah? Seharusnya, kepala daerah bisa fokus mengurus rakyat, bukan sibuk mempertimbangkan apakah langkah mereka sejalan dengan keinginan elite partai.

Instruksi Megawati untuk menunda keikutsertaan kepala daerah dalam retret di Magelang menegaskan bagaimana politik masih memiliki pengaruh besar dalam jalannya pemerintahan daerah. Kepala daerah, yang seharusnya bekerja untuk rakyat, kerap kali harus berhitung lebih dulu agar tetap berada dalam jalur partai.

Dari perspektif publik, kebijakan seperti ini bisa memunculkan berbagai reaksi. Kalau dianggap lebih mengutamakan kepentingan partai dibanding kepentingan rakyat, kepercayaan publik terhadap partai bisa menurun. 

Tapi kalau ada kepala daerah yang tetap mengikuti retret, ini bisa jadi sinyal bahwa ada yang berani mengambil keputusan sendiri demi kepentingan masyarakatnya.

Pada akhirnya, politik adalah dunia yang dinamis. Keputusan yang diambil hari ini bisa mempengaruhi bagaimana masyarakat menilai kepemimpinan kepala daerah dan arah politik partai di masa mendatang.