Memaknai Efisiensi, Antara Realitas dan Retorika Anggaran

Yang tadinya bekerja di proyek infrastruktur kini kehilangan penghasilan, sementara program makan gratis ini hanya mengakomodasi sebagian kebutuhan rakyat. Apakah ini benar-benar memperbaiki keadaan atau cuma mengganti siapa yang menanggung kesulitan?"

Pak Jayadi menghela napas, menatap lalu lintas yang ramai di luar warung. "Yang lebih penting sekarang, kalau benar-benar ingin efisiensi, harus ada pakta integritas yang tegas. Jangan lagi anggaran ini dimainkan untuk kepentingan politik atau biaya kampanye." 

"Betul itu, Pak Kromo! Yang dulu menggantungkan hidupnya di proyek, sekarang terpaksa mencari nafkah di tempat lain. Yang dulu kerja di kementerian, sekarang was-was apakah kontraknya diperpanjang. Kalau pemotongan anggaran tidak diikuti dengan strategi yang jelas, maka bukan efisiensi yang terjadi, tapi sekadar perpindahan beban dari satu kelompok ke kelompok lain."

Pak Jayadi menambahkan, "Alih-alih untuk menutupi kepentingan politik, Gubernur, Wali Kota, dan Bupati seharusnya tidak bisa seenaknya mengutak-atik anggaran ini. Bila perlu, proyek-proyek besar diberikan kepada perusahaan baru yang kompetitif, bukan perusahaan yang sudah terikat dengan mafia birokrasi. 

Jangan sampai efisiensi hanya jadi alasan untuk menutupi permainan lama dalam tubuh kementerian dan daerah."

Di warung kopi, percakapan semakin hangat. Bukan sekadar perbincangan biasa, tetapi refleksi dari kondisi yang sedang terjadi. Anggaran yang diklaim efisien di atas kertas, ternyata tidak serta-merta membawa kesejahteraan. Bagi rakyat kecil, ini bukan sekadar soal angka, melainkan bagaimana perubahan kebijakan benar-benar mempengaruhi hidup mereka.

Bahasa yang benar mestinya adalah, pemangkasan anggaran terjadi sebagai bagian dari konsolidasi dan evaluasi proyek infrastruktur tahun 2025. Namun, masyarakat dan netizen kini semakin kritis dan tidak bisa begitu saja menerima narasi efisiensi sebagai pemangkasan belaka. Efisiensi seharusnya tidak sekadar tentang mengurangi angka dalam APBN, melainkan bagaimana mengalokasikan anggaran dengan transparansi dan tujuan yang jelas.

Kalau dulu anggaran besar karena ada proyek strategis, sekarang pertanyaannya adalah apakah anggaran yang tersisa cukup untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal? Jangan sampai pemotongan ini justru menciptakan ketidakpastian di masyarakat dan menghambat pertumbuhan ekonomi yang sedang dibangun. Jika tidak dikelola dengan baik, efisiensi bisa berubah menjadi pemangkasan tanpa strategi, dan itu justru memperburuk kondisi yang ada.

Mungkin kita terlalu terbiasa dengan angka besar, sampai lupa bahwa esensi efisiensi bukanlah sekadar pemotongan, tetapi bagaimana mengelola anggaran yang ada agar lebih efektif dan tepat sasaran. Jadi, mari kita berhitung lagi dengan kepala dingin. Jangan sampai kita terjebak dalam euforia efisiensi yang tidak lebih dari sekadar permainan angka.