Abdul Chalik
Abdul Chalik

Abdul Chalik adalah peneliti dan staf pengajar Fisip, Ushuluddin dan Filsafat dan Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya. Keahlian di bidang 'Politik Islam Kontemporer', 'Politik dan Pemerintahan Lokal', "Ideologi dan Politik" dan "community engagement". Sudah menulis 13 buku, 42 artikel jurnal yang diterbitkan secara nasional dan internasional, dan 38 penelitian. Pendiri dan Direktur The Sunan Giri Foundation (Sagaf) yang bergerak di bidang riset, pemberdayaan di bidang pelayanan publik. The Sunan Giri Award merupakan salah satu program utama di bidang pelayanan publik.

Selanjutnya

Tutup

Politik

Islam, Politik dan Tantangan Demokrasi Agama

13 Januari 2018   14:04 Diperbarui: 13 Januari 2018   14:54 700 0 0

Sejak merdeka, Indonesia dihadapkan oleh tantangan hubungan Islamist dan nationalist dalam memperebutkan ruang dalam kehidupan bernegara. Tidak dapat dipungkiri bahwa hubungan dua kelompok ini selalu dinamis, bahkan jauh sebelum kemerdekaan diraih. Sebagai konsekuensi, dinamika tersebut terus berlangsung hingga sekarang, baik dalam ruang politik maupun sosial.

Dua terma yang selalu mengemuka adalah tentang posisi Islam dalam kehidupan berbangsa dan Negara, serta implementasi ajaran dan nilai demokrasi. Dua aspek tersebut menjadi isu penting selama satu abad terakhir, terutama ketika beberapa organisasi Islam dan nasional turut serta hadir dan membawa ideologi keduanya sebagai pijakan mengembangkan perjuangannya. Terlihat dengan jelas komposisi perumus Pancasila dan tim penyiapan kemerdekaan, atau yang dikenal dengan BPUPKI dan PPKI, di mana kelompok Islam dan nasionalis dapat terwadahi di dalamnya. Isu yang paling mengemuka adalah tentang penyertaan isu Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta bagaimana demokrasi liberal barat dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan perjalanan waktu, isu tersebut terus menggelinding hingga sekarang. Bersamaan dengan globalisasi informasi dan temuan baru di bidang informasi, maka sumber yang menjadi rujukan tidak sekedar dari bangsa sendiri tetapi juga dari bangsa lain. Baik informasi tersebut diperoleh melalui transfer pengetahuan secara langsung, maupun melalui jaringan komunikasi on line, informasi tersebut turut memperkaya atau bahkan memperkuat diskusi tentang Islam politik dan demokrasi di Indonesia.

Tulisan ini hendak mendiskusikan tentang posisi Islam, politik dan demokrasi agama di Indonesia modern, terutama pasca Reformasi. Bagaimana ruang diskusi dan gerakan tersebut mampu eksis dan berlangsung hingga, dan bagaimana pula dampaknya terhadap kehidupan keagamaan dan keberagaman di Indonesia?

Demokrasi Agama

Demokrasi merupakan isu yang paling uptodate untuk selalu diperbincangkan.  Demokrasi selalu menghadirkan harapan bagi banyak pihak, tetapi sekaligus melahirkan persoalan-persoalan baru, terutama bagi bangsa dan kelompok keagamaan yang secara tegas menolak kahadirannya. Munculnya anggapan bahwa demokrasi tidak selalu benar, dan tidak selalu tepat dipraktikkan di setiap Negara merupakan alasan yang membenarkan penolakan terhadap demokrasi.

Secara substansial demokrasi mengandaikan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Setiap warga memiliki hak dan ruang sama di hadapan negara. Kelompok minoritas yang tinggal dalam suatu tempat memiliki hak-hak yang sama dengan kelompok mayoritas. Pada pokoknya setiap menusia memiliki nilai asasi yang patut dihargai dan dihormati.[1] Nilai asasi itu adalah hak hidup, hak berpolitik, hak beragama, hak meyakini atas kebenaran nuraninya.

 

Prinsip utama demokrasi adalah demos yang berarti persamaan. Persamaan yang dimaksud adalah, bahwa setiap anggota masyarakat mempunyai hak yang sama (hak dipilih-memilih dan mendapat privilege) dalam berpartisipasi di pemerintahan.3

Karena itu demokrasi menjunjung tinggi kebebasan, kesetaraan, keadilan dan penghormatan terhadap hak-hak individu.  Secara teoritik, prinsip ini yang menjadi referensi banyak negara terutama Barat. Nilai-nilai demokrasi tersebut masuk pada semua segi kehidupan, dalam praktik ekonomi, politik, hukum dan bahkan hakl-hal yang bersifat holistik yakni agama.

Kedaulatan Tuhan Versus Kedaulatan Rakyat

          Kemunculan renaesance dan humanisme di Eropa merupakan puncak dari kemenangan ilmuwan liberal dalam memisahkan agama dan negara. Renaesance dan humanisme  bukan sekedar menjadi kemenangan supremasi ilmu pengetahuan, tetapi sekaligus memisahkan pertautan antara agama dan negara. Praktik agama dalam Negara lebih bersifat artificial, bahkan pada bagian lain sama sekali tidak berhubungan.

          Renaesance dan humanisme merupakan era kebangkitan supremasi ilmu pengetahuan. Pada era ini sekaligus mempertegas bahwa manusia merupakan segala-galanya. Kemampuan akal manusia dapat menjangkau semua kebenaran di muka bumi.

Penghargaan yang luar biasa atas supremasi manusia masuk pada ranah demokrasi. Manusia dapat melahirkan kebenaran. Apapun bentuknya, yang dilakukan oleh suara mayoritas merupakan kebenaran. Sebaliknya, suara minoritas menjadi lemah dan tidak diakui kebenarannya---meskipun dari perspektif lain dianggap benar.

Dalam konteks ini, suara mayoritas (suara rakyat) menjadi penentu kebenaran. Munculnya "kedaulatan rakyat" dalam demokrasi merupakan penghargaan yang berlebihan atas supremasi akal itu---yang sangat melekat dalam kehidupan manusia. Kedaultan rakyat berarti rakyat (manusia) berdaulat, rakyat  berkuasa dan rakyat yang menentukan segalanya.

Dalam demokrasi kedaulatan akan menjadi lebih kuat jika didukung oleh mayoritas. Mayoritas dan minoritas menjadi inti dalam demokrasi. Yang kecil (minor) harus ikut yang besar (mayor), yang kalah harus ikut yang menang, yang minor tersubordinasikan oleh yang mayor. Kata "musyawarah" adalah kalimat pemanis dalam demokrasi. Kata ini digunakan untuk mengurangi nilai negatif demokrasi yang sesungguhnya pertarungan mayoritas-minoritas dan kuat-lemah. Musyawarah akan menjadi bagian dalam demokrasi dengan mengharuskan yang lemah harus mengikuti jalan pikiran yang kuat.

Sebagai lawan dari kedaulatan manusia adalah kedaulatan Tuhan. Tuhan yang menjadi referensi akhir dalam pengambilan keputusan.

Dalam bahasa yang ekstrim, semua keputusan harus menyesuaikan dengan pandangan Tuhan. Tidak ada kebenaran yang mutlak kecuali kebenaran yang didasari oleh argumen teologis Tuhan. Dalam konteks ini, suara mayoritas tidak memiliki arti apa-apa apabila dihadapkan dengan kedaulatan Tuhan. Kecuali kedaulatan manusia tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Tuhan.

Islam sebagai agama dan al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran sangat menjunjung kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat yang merupakan inti dari ajaran demokrasi pada banyak kasus memiliki spirit yang sama dengan Islam. Islam menjunjung tinggi kebebasan, persamaan dan keadilan---sebagaimana dalam demokrasi selalu didengung-dengungkan. Namun demikian pada tataran praktis perlu memperoleh perhatian dan porsi pembeda.

Spirit Islam tidak memiliki perbedaan dengan demokrasi. Namun pada tataran praktis ajaran tidak semua ajaran demokrasi dapat dipraktikkan dalam Islam. Misalnya tentang ajaran persamaan (al-musawa). Dalam Islam tidak dapat diperlakukan yang sama antara muslim dengan non-muslim. Islam tidak mengajarkan kebebasan nikah antar agama. Ada batas-batas tertentu antara laki-laki dan perempuan dalam praktik ritual dan sosial. Karenanya Islam memegang teguh teguh prinsip persamaan, kebebasan dan keadilan sebagaimana dalam ajaran demokrasi namun harus mempertimbangkan qodrat dan asasi.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2