Sejak merdeka, Indonesia dihadapkan oleh tantangan hubungan Islamist dan nationalist dalam memperebutkan ruang dalam kehidupan bernegara. Tidak dapat dipungkiri bahwa hubungan dua kelompok ini selalu dinamis, bahkan jauh sebelum kemerdekaan diraih. Sebagai konsekuensi, dinamika tersebut terus berlangsung hingga sekarang, baik dalam ruang politik maupun sosial.
Dua terma yang selalu mengemuka adalah tentang posisi Islam dalam kehidupan berbangsa dan Negara, serta implementasi ajaran dan nilai demokrasi. Dua aspek tersebut menjadi isu penting selama satu abad terakhir, terutama ketika beberapa organisasi Islam dan nasional turut serta hadir dan membawa ideologi keduanya sebagai pijakan mengembangkan perjuangannya. Terlihat dengan jelas komposisi perumus Pancasila dan tim penyiapan kemerdekaan, atau yang dikenal dengan BPUPKI dan PPKI, di mana kelompok Islam dan nasionalis dapat terwadahi di dalamnya. Isu yang paling mengemuka adalah tentang penyertaan isu Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta bagaimana demokrasi liberal barat dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat.
Dengan perjalanan waktu, isu tersebut terus menggelinding hingga sekarang. Bersamaan dengan globalisasi informasi dan temuan baru di bidang informasi, maka sumber yang menjadi rujukan tidak sekedar dari bangsa sendiri tetapi juga dari bangsa lain. Baik informasi tersebut diperoleh melalui transfer pengetahuan secara langsung, maupun melalui jaringan komunikasi on line, informasi tersebut turut memperkaya atau bahkan memperkuat diskusi tentang Islam politik dan demokrasi di Indonesia.
Tulisan ini hendak mendiskusikan tentang posisi Islam, politik dan demokrasi agama di Indonesia modern, terutama pasca Reformasi. Bagaimana ruang diskusi dan gerakan tersebut mampu eksis dan berlangsung hingga, dan bagaimana pula dampaknya terhadap kehidupan keagamaan dan keberagaman di Indonesia?
Demokrasi Agama
Demokrasi merupakan isu yang paling uptodate untuk selalu diperbincangkan. Â Demokrasi selalu menghadirkan harapan bagi banyak pihak, tetapi sekaligus melahirkan persoalan-persoalan baru, terutama bagi bangsa dan kelompok keagamaan yang secara tegas menolak kahadirannya. Munculnya anggapan bahwa demokrasi tidak selalu benar, dan tidak selalu tepat dipraktikkan di setiap Negara merupakan alasan yang membenarkan penolakan terhadap demokrasi.
Secara substansial demokrasi mengandaikan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Setiap warga memiliki hak dan ruang sama di hadapan negara. Kelompok minoritas yang tinggal dalam suatu tempat memiliki hak-hak yang sama dengan kelompok mayoritas. Pada pokoknya setiap menusia memiliki nilai asasi yang patut dihargai dan dihormati.[1] Nilai asasi itu adalah hak hidup, hak berpolitik, hak beragama, hak meyakini atas kebenaran nuraninya.
Prinsip utama demokrasi adalah demos yang berarti persamaan. Persamaan yang dimaksud adalah, bahwa setiap anggota masyarakat mempunyai hak yang sama (hak dipilih-memilih dan mendapat privilege) dalam berpartisipasi di pemerintahan.3
Karena itu demokrasi menjunjung tinggi kebebasan, kesetaraan, keadilan dan penghormatan terhadap hak-hak individu. Â Secara teoritik, prinsip ini yang menjadi referensi banyak negara terutama Barat. Nilai-nilai demokrasi tersebut masuk pada semua segi kehidupan, dalam praktik ekonomi, politik, hukum dan bahkan hakl-hal yang bersifat holistik yakni agama.
Kedaulatan Tuhan Versus Kedaulatan Rakyat
