Visi Akademik Profesor Susanto Zuhdi

Sejak kuliah di Program Sarjana pada Program Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Makassar (UNM, 2000-04), saya berharap dapat dibimbing oleh Adrian Bernard Lapian (1929-11) apabila kelak melanjutkan pendidikan pascasarjana. Nama nakhoda pertama sejarawan maritim di Indonesia itu sering disebut oleh dosen-dosen UNM lulusan Universitas Indonesia. Saya juga membaca dan menggunakan disertasi Lapian ketika menulis skripsi. Sayangnya, sebelum harapan itu terwujud, ia telah dipanggil Tuhan.

Kendati demikian, saya bersyukur dibimbing oleh Profesor Dr. Susanto Zuhdi  selanjutnya saya menyebutnya Prof. Santo atau Zuhdiketika mengikuti kuliah Program Doktor Ilmu Sejarah di UI (2013-19). Selain sebagai murid Lapian, ia ahli sejarah Buton. Dari hasil bacaan atas karya-karyanya, saya menemukan tiga visi akademik Prof. Santo yaitu (1) perspektif sejarah Tanah Air, (2) membangun identitas kedua keilmuan, dan (3) menulis sejarah yang terabaikan. Tulisan ini membahas tiga visi itu sebagai persembahan saya saat 70 tahun Prof. Santo (1953-2023). 

Perspektif Sejarah Tanah Air

Saya pertama kali mengenal Prof. Santo di Universitas Hasanuddin Makassar pada 2006 ketika ia menyampaikan kuliah umum bagi mahasiswa Fakultas Sastra (sekarang Fakultas Ilmu Budaya) di Aula Prof. Mattulada. Saat itu saya duduk di semester tiga Program Studi Magister Antropologi peminatan Sejarah. Topik kuliah Prof. Santo ialah "Perspektif Tanah Air dalam Sejarah Indonesia" yang diambil dari pidato pengukuhan Guru Besar Ilmu Sejarah di UI (2006).

Menurut Zuhdi, Tanah Air merupakan konsep keseimbangan yang tepat untuk melukiskan sejarah Indonesia. Konsep ini ia kutip dari pidato Muhammad Yamin (1903-62) pada sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (31 Mei 1945) yang menyatakan, "Indonesia itu ialah sesuatu benua kepulauan, yang dipersatukan oleh selat yang lebaratau oleh selat yang sempit sehingga batas negara dengan sendirinya mesti ditentukan oleh aturan laut dan aturan daratan." Lebih lanjut ia mengatakan, ". . . membicarakan daerah Negara Indonesia dengan menumpahkan perhatian kepada pulau dan daratan sesungguhnya adalah berlawanan dengan keadaaan yang sebenarnya. Tanah Air Indonesia ialah terutama daerah lautan dan mempunyai pantai yang panjang" (Sekretariat Negara 1995: 47, 54). 

Apabila mencermati perkembangan historiografi Indonesia, terutama karya dua sejarawan utama, yaitu Sartono Kartodirdjo (1921-2007) dan Adrian Bernard Lapian (1929-2011), tampak bahwa masing-masing pakar mengambil fokus studi tertentu dari unsur "tanah" dan "air" dalam arti harfiahnya. Kartodirdjo fokus pada kajian petani (unsur tanah) dan Lapian mengenai pelaut (air). Bila Kartodirdjo adalah guru Lapian, maka Lapian merupakan guru Zuhdi. Kartodirjo pernah menjadi penguji disertasi murid Lapian itu. Tak heran bila Zuhdi berupaya mengambil jalan tengah di antara dua sejarawan utama itu dengan merumuskan perspektif Tanah Air dalam sejarah Indonesia. 

Kendati tidak disebutkan secara eksplisit dalam disertasinya, di bawah bimbingan Lapian (promotor) dan Taufik Abdullah (kopromotor), konsep Tanah Air sudah menjadi fokus studi Zuhdi. Ketika menjelaskan dinamika Kesultanan Buton, ia menempatkan aspek laut dan darat secara seimbang berdasarkan fakta geografis kesultanan itu yang terdiri atas unsur daratan (Tanah) dan lautan (Air). Formasi pertahanan Buton tidak hanya dibuat untuk mengatasi masalah internalnya di darat, tetapi juga ancaman yang datang kepadanya dari seberang lautan terutama Ternate dari arah timur dan Makassar (Gowa-Tallo) dari barat.

Implementasi konsep Tanah Air tampak pula pada tesisnya (1991), di bawah bimbingan Lapian, tentang kebangkitan dan keruntuhan Pelabuhan Cilacap (1830-1942). Tesis ini terbit pertama kali pada 2002, kemudian terbit ulang 2016. Pelabuhan Cilacap berkembang berkat dukungan daerah pedalaman yang subur dan kaya hasil pertanian, selain didukung jaringan transportasi darat (kereta api) dan sungai. Pelabuhan merupa-kan tempat pertemuan orang dan barang dari daratan dan seberang lautan. Dengan mengkaji pelabuhan, ia telah menulis sejarah Tanah Air (Zuhdi 2014: 157).

Menurut Zuhdi, ada empat fungsi pelabuhan. Pertama, tempat pertemuan barang (aktivitas perdagangan); menjadi indikator pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dari pelabuhan dapat diketahui jumlah barang yang diekspor dan diimpor. Kedua, fungsi sosial, dalam hal ini pertumbuhan kota yang terimbas oleh pasang-surut aktivitas pelabuhan; memberi fasilitas bagi perkembangan sosial-ekonomi. Ketiga, fungsi sosial-kultural. Bahwa struktur pelabuhan memberi peluang besar bagi pertemuan berbagai kelompok yang sama dan berbeda latar suku bangsa, agama, dan negara. Keempat, fungsi militer bagi armada angkatan laut (Zuhdi 2017: 112).   

Kembali pada perkenalan dengan Prof. Santo. Sebelum bertemu langsung, saya sudah membaca disertasinya Labu Rope Labu Wana: Sejarah Butun dalam Abad XVII-XVIII (1999), dan dua makalahnya, "Buton: Sejarah Pulau-pulau yang Terabaikan dan Pulau-pulau Sejarah yang Terabaikan (1997)" dan "Jejak Orang Buton dalam Sejarah Maritim Indonesia" (2002). Dua makalah itu diterbitkan dalam kumpulan karangannya, Nasionalisme, Laut, dan Sejarah (2014). Selain itu, sebuah buku lain juga telah saya baca, Kesultanan Buton (1996).