DALAMÂ setiap kontestasi politik, perhatian terhadap kepentingan para jomblo, secara spesifik, nyaris terlupakan.
Entah karena stigma jomblo dianggap kurang laku dijual, atau karena memang nasib mereka dicuekin (seperti dicuekin para mantan, ups). Atau boleh jadi, perhatian para politisi dilakukan tersembunyi untuk para janda.
Namun yang jelas, secara angka, jumlah para pemilih jomblo cukup signifikan. Baik jomblo sebagai singel parent, janda atau duda, maupun jomblo karena tak punya pacar atau belum pernah menikah.
Dari data Pengadilan Agama Palopo tahun 2016 misalnya, jelas memperlihatkan angka signifikan. Seperti dilansir sejumlah media, ada sekitar 700 orang menjanda sepanjang 2016. Enam bulan kemudian di 2017 saja, angka janda hingga berkisar di angka 300-an orang.
Angka ini belum melirik jumlah janda di kota-kota besar di Indonesia, yang tingkat perceraiannya cukup tinggi. Seperti di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera, dan Lombok, yang disebut-sebut daerah dengan tingkat perceraian tertinggi.
Jika jumlah jomblo dihitung, singel parent dengan jomblo belum menikah, mungkin angkanya bisa mencapai jutaan se Indonesia.
Ini tentu potensi pemilih yang cukup besar. Apalagi, selama ini mereka cukup solid jika itu menyangkut soal nasib para jomblo.
Belakangan ini, mendekati Pemilihan Presiden (Pilpres), istilah jomblo mulai banyak jadi pembicaraan. Namun sayangnya, bukan bagaimana nasib para jomblo. Namun Capres jomblo.
Sebab Prabowo Subianto, yang kembali nyapres 2019 ini, sudah lama menjomblo alias menduda. Banyak orang terkesan ngeledek soal siapa ibu negara nanti. Namun yang terpenting sebenarnya, sebagai capres jomblo, harusnya mampu menggaet para pemilih jomblo.
Tapi, menggaet para pemilih jomblo harusnya bukan karena persoalan senasib. Namun lebih dari itu, harus ada program khusus untuk mereka.
Untuk itu, kita tunggu program khusus yang dapat menyentuh nasib para jomblo.
