Daerah manakah paling rawan jelang Pemiihan Umum (Pemilu) 2019? Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto sebut ada 16 daerah rawan. TNI sudah menerima indeks kerawanan pemiu. Tanpa membeberkan daerah mana saja yang dimaksud TNI akan mempertebal kekuatan pada daerah-daerah yang terindeks sebagai daerah rawan, sebutnya.
Pada 25/9/2018, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Soedarmo mengatakan ada dua daerah paling rawan Pemilu 2019, yaitu Papua dan Aceh.
Pada 31 Januari 2019. Karo Penmas Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan lebih spesifik lagi, ada 4 daerah rawan Pemilu 2019 yaitu Provinsi Sumut, DIY, Sulsel dan kota Solo. Sumber Tirto.
Kompas.com edisi 22 Maret 2019 melaprkan urutan 4 daerah rawan versi Bawaslu, yaitu Sumbar, DIY, Papua Barat, disusul Maluku pada urutan rawan ke 4.
CNN edisi 29 Maret 2019 mengutip kembali pernyataan Brigjen Polisi Dedi Prasetyo yang lebih luas. Menurut Karo Penmas Mabes Polri, provinsi yang tergolong rawan yakni Maluku Utara, Papua, Aceh, NTB, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Papua Barat, DKI Jakarta, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara.
Menko Polkam Wiranto mengatakan sejak 6 bulan lalu Bawaslu dan Polri sudah memetakan daerah rawan Pemilu. Dari situ telah dilakukan upaya-upaya menetralisir tingkat kerawanan sehingga potensi rawannya menjadi nol pada hari H pemilu, katanya sebagaimana dikutip dari wartaekonomi.com .
Jika melihat pada sejumlah statemen di atas kita dibuat bingung manakah sesungguhnya wilayah yang berpotensi paling rawan (berpotensi rusuh-red) dalam Pemilu 2019.
Tampaknya potensi daerah rawan pemilu bertukar-tukar. Contohnya DKI Jakarta yang pada awalnya tidak disebutkan sebagai daerah potensi rusuh kini menjadi paling dominan sebagai mana disebutkan oleh cnnindonesia .
Bagaimana sesungguhnya cara pemetaan kawsan potensi konflik Pemilu?
Bawaslu telah menerbitkan laporan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019 yang dapat diakses di sumber Bawaslu.go.id. (Jika sudah terhapus penulis masih simpan arsipnya dalam file format pdf). Ada 4 dimensi (faktor) yang menjadi obyek penilaian yaitu : Konteks Sosial Politik - Penyelenggaran bebas dan adil- Kontestasi - dan Partisipasi.
Hasil pengolahan terhadap 4 dimensi (faktor) dan 16 subdimensi ditambah 100 indikator pendukung (termasuk issu strategis) masing-masing kota dalam 34 provinsi terlihatlah potensi tingkat kerawanan daerah pada Pemilu 2019. Dalam laporan setebal 173 halaman itu terlihat pada halaman 8 tentang skor IKP 2019 pada 34 Provinsi dalam grafis. Jika diurut secara rangking tingkat rawan tertinggi (10 besar) adalah :
(R1). Papua Barat dengan indeks mencapai 52,83%. (R2). DIY : 52,14%. (R3). Sumbar 51,21%. (R4). Maluku 51,02. (R5). Sultenggara 50,86%. (R6). Aceh 50,59%. (R7). NTT 50,52%. (R8). Sultengah 50,5%. (R9). Sulsel 52,26 (R10). Sulut 50,2%.
Kita paham bahwa aspek sosial dan ekonomi dapat berubah sewaktu-waktu, akan tetapi laporan diterbitkan 4 bulan lalu itu sudah ada dasarnya yaitu hasil penelitian Bawaslu yang melibatkan tenaga ahli dari instansi terkait dibuat dengan tujuan yang banyak, salah satunya untuk mengeliminir risiko kawasan potensi rawan menjadi zero, sebagaimana disebutkan Menko Polkam Wiranto, disebutkan di atas. Jadi BUKAN untuk diubah-ubah dengan alasan faktor dan kondisi sosial.
Atau jika memang laporan Bawaslu itu TIDAK berkualitas atau kulitasnya KW-3 (rendah) katakan saja bahwa semua wilayah se Indonesia memiliki tingkat kerawanan yang tinggi.
Antisipasi dan Pencegahan
Mengapa penentuan daerah rawan pemilu ini penting bagi kita? Ada beberapa tindakan antisipatif yang perlu dilakukan sejak saat ini hingga seminggu setelah pengumuman hasil akhir secara nasional. Antisipasi utuk pihak pelaksana dan pengawas adalah :
- Mempertebal kekuatannya dalam menelusuri lebih dalam terhadap issu strategis politk uang. Ada 176 kota yang memiliki tingkat kerawanan yang tinggi.
- Meningkatkan pengawasan untuk meneliti issu strategis ujaran kebencian. Ada 90 kabupaten kota yang memiliki tingkat rawan yang tinggi.
- Menjaga issue strategis netralitas. Ada 93 kabupaten kota yang masuk katagori rawan tinggi.
- Menambah kekuatan untuk menjaga issu strategis Keamanan. Ada 94 kota / kabupaten memiliki gangguan keamanan yang tinggi.
- Mengambil tindakan atas segera secepatnya atas pelanggaran dalam pengawasan di atas.
Kemudian bagi masyarakat dapat menyikapi dari sejak dini langkah-langkah pencegahan hingga antisipasi JIKA pelaksanaan pemilu di daerahnya jadi berantakan. Terlebih lagi adalah jika terjadi gangguan keamanan dan huru-hara berkelanjutan dan sistematis akibat rusaknya tatanan issu strategis disebutkan di atas.
Potensi rawan atau rusuh pada Pemilu 2019 bisa saja tinggi mengingat pemilu kali ini bukan sekadar pesta demokrasi tapi mirip tarung ulang dendam 2 fighter (nomor urut 1 dan nomor urut 2). Ada asumsi semua trik dan intrik akan terjadi demi memperebutkan kursi RI-1 sebagaimana disinyalir pengamat politik dari Universitas Negeri Islam (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno. Ia bahkan mengingatkan agar masyarakat perlu turun tangan untuk mengatasi permasalahan potensi ancaman dan kerawanan Pemilu Serentak 2019.
Maka dari itu dari sejak dini masyarakat dan terutama pihak keamanan sebaiknya mendapat informasi yang akurat dari awal dan sistematis kawasan mana saja yang tinggi tingkat pelanggaran terhadap issu strategis disebutkan di atas. Tingkat rawan yang tinggi berpotensi terjadi kerusuhan yang besar.
Dengan mengetahui lebih awal masyarakat akan dapat mengantisipasi jika terjadi dan berusaha mencegah pelanggaran dari sejak awal terutama mencegah timbulnya huru-hara sebelum dan pasca Pemilu.
Salam Kompasiana
abanggeutanyo
