Berbicara tentang sistem pendidikan di suatu negara memang menarik. Karena sistem pendidikan menjadi garda depan kemajuan, dan mencirikan bagaimana negara tersebut dikelola. Pendidikan menjadi isu menarik bagi politikus, selain juga isu kesehatan. Seseorang pernah berkata bahwa sektor pendidikan dan kesehatan suatu negara, berapapun anggarannya tidak akan pernah cukup.
Pendidikan menjadi isu yang dijual oleh salah satu partai peserta pemilihan umum 2024 di Indonesia adalah tentang kegratisan. Pilih partai maka pendidikan gratis sampai jenjang perguruan tinggi. Kalaupun partai tersebut mencapai Senayan, tentu saja tidak mudah untuk bisa menggratiskan pendidikan di Indonesia. Saat ini saja pendidikan di Indonesia masih memerlukan kontribusi swasta. Pemerintah tidak mampu untuk memberikan pendidikan gratis kepada bangsa Indonesia. Apalagi sampai ke perguruan tinggi. Pemerintah membuat program wajib belajar selama 9 tahun. Jadi, kalua seseorang sudah sekolah sampai jenjang SMP, maka untuk selanjutnya bukan kewajiban tetapi pilihan. Pada RUU Sisdiknas yang belum masuk ke Prolegnas tahun 2023 lalu, diajukan wajib belajar 13 tahun, yaitu 1 tahun pra sekolah, 9 tahun pendidikan dasar (SD dan SMP) lalu 3 tahun Sekolah Menengah. Tetapi Rancangan Undang-Undang tersebut tidak masuk prioritas legislatif karena perancangan yang dikritisi tidak transparan dalam proses penyusunannya dan minimnya partisipasi publik (Kompas.com - 03/01/2023).
Para politikus adalah produk dari sistem pendidikan suatu negara. Mereka adalah para alumni sistem pendidikan yang sangat memahami kondisi negara ini dari sudut pandang kekuasaan. Sangat sedikit dari mereka yang lulusan luar negeri. Mereka sangat memahami situasi dan kondisi sosiologis dan psikologis bangsa Indonesia, terutama di daerah asal para konstituennya. Tidak mengherankan jika ada politikus yang terpilih berkali-kali dari daerah tertentu, dan kemudian dilanjutkan oleh familinya. Hal itu terjadi karena adanya saling memahami dan saling mendukung antara politikus dengan masyarakat di daerah pemilihannya.
Kemajuan bidang pendidikan menjadi syarat kemajuan bangsa. Jepang sudah membuktikannya. Hancur lebur oleh Bom Atom lalu bangkit dengan menomorsatukan pendidikan. Selain juga faktor budaya, kepemimpinan dan faktor-faktor lainnya. China bangkit karena mampu mereformasi ideologi komunisme sosialisme dengan menambahkan formasi pengusaha, ilmu pengetahuan pada fondasi kenegaraannya.
Seorang politikus menyewa rumah hanya untuk menyimpan uang suap menyuap. Seorang politikus yang menjadi pejabat menteri memeras para pegawai kementrian untuk kepentingan diri pribadi, anak dan bahkan cucunya. Seorang politikus membantu kementrian untuk urusan anggaran, dengan membubuhkan tandatangan persetujuan, dengan tidak gratis. there is no such a free lunch. Politikus adalah produk dari sistem pendidikan suatu negara.Â
Mereka harusnya lebih tahu bagaimana untuk memajukan pendidikan. Tetapi mereka bukan pakar pendidikan, walaupun mereka sangat bangga dengan gelar-gelar akademik dunia pendidikan. Mereka bergelar doktor, magister bahkan guru besar/profesor. Mengajar di perguruan tinggi menjadi prestise bagi bangsa Indonesia. Walaupun fakta menyebutkan bahwa gaji dosen di Indonesia, 42,9% dibawah Rp. 3.000.000,- rupiah (Theconversation.com).
Kemajuan zaman membuat pendidikan menjadi isu internasional. Isu-isu yang disampaikan lembaga internasional selalu menjadi perhatian bagi pembangunan pendidikan nasional. Meskipun demikian, pendidikan di Indonesia yang memiliki keragaman berbagai hal. Suku bangsa dan budaya, bahasa, geografis kepulauan, strata ekonomi, perbedaan literasi teknologi informasi dan komunikasi, sosial, politik dan agama. Pendidikan dalam bingkai keindonesiaan tidak bisa dibuat menjadi model tunggal berkiblat ke Jakarta. Pendidikan di Indonesia masih problematik dalam pengelolaan. Penggajian dan pengangkatan guru oleh pemerintah daerah, kurikulum dari pemerintah pusat.
