Potensi Konflik Horizontal di Tengah Kebijakan Semi Lockdown Pemerintah

Disaat seperti ini ujian kita bukan hanya serangan virus, namun sisi kemanusiaan kita juga sedang diuji. Maukah kita berbagi pada yang membutuhkan, karena panic buying adalah tanda bahwa manusia sedang menyelamatkan diri sendiri. 

Di sinilah peran pemerintah untuk mengendalikan gejolak sosial di masyarakat. Jangan sampai masyarakat dipaksa berdiam diri di rumah, namun kebutuhannya tidak terpenuhi. 

Banyak masyarakat kita yang penghasilannya hanya cukup untuk hari ini. Keberhasilan lockdown di Wuhan terjadi karena mayoritas masyarakat disana mempunyai tabungan untuk bisa bertahan hidup bahkan sampai tiga bulan, ditambah bantuan dari pemerintah untuk mensukseskan program lockdown. 

Sedangkan di Indonesia, belum terdengar upaya dari pemerintah untuk menjamin kebutuhan dasar hidup rakyatnya selama masa karantina. Penulis menyoroti hal ini karena merasa hal ini sangat penting. Boleh saja rakyat dibatasi aktivitasnya, tapi jangan lupa juga untuk memenuhi kebutuhan perutnya. 

Golongan pekerjaan seperti pedagang kantin, sopir angkot, driver ojek online dan pekerjaan-pekerjaan lain yang membutuhkan masa di jalanan kehilangan konsumennya. 

Apa jaminan bagi mereka untuk bisa tetap menafkahi keluarganya. Implementasi dari Pasal 55 UU No. 6 Tahun 2018 harus segera dilaksanakan. Jangan sampai rakyat berada di titik lapar sebelum bantuan dari Pemerintah datang. Ini bukan main-main, perkara isi perut adalah hal yang serius. 

Awalnya penulis belum mau menanggapi masalah ini, namun melihat negara sudah bergerak mengamankan kerumunan masa membuat penulis merasa negara harus segera pula memberikan solusi atas permasalahan tersebut. 

Pedagang-pedagang kecil memanfaatkan kerumunan masa untuk target konsumennya, jika kerumunan itu hilang maka hilang pula nafkah mereka. 

Contoh nyata yang penulis lihat adalah, seseorang yang mencari nafkah dari usaha pendirian pasar malam. Sedangkan berdasarkan maklumat Polri, hiburan pasar malam dilarang karena menimbulkan kerumunan. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa ganti jaminan nafkah buat orang itu. 

Usahanya dilarang, namun nafkah mereka belum ada kejelasan siapa yang bakal menanggung. Maka bantuan dari pemerintah jangan sampai menunggu rakyat merasa lapar, sebelum mereka merasa lapar pemerintah harus segera menjalankan amanat Undang-Undang. karena jika urusannya tentang kebutuhan ekonomi, manusia bisa melakukan apapun. 

Pencurian misalnya, atau dalam kondisi seperti ini hal paling ekstrem yang bisa saja terjadi adalah penjarahan toko-toko. Inilah yang paling ditakutkan, konflik horizontal. Namun hal itu tidak akan terjadi jika Pemerintah cepat  tanggap dalam merespon setiap kemungkinan yang bisa saja terjadi.